Breaking News:

Berita Banda Aceh

Plt Ketua KPU: Pilkada Tetap 2024, untuk Aceh Tunggu Sikap Presiden

"Dengan dicabutnya pembahasan Undang-Undang Pemilu dan tidak dilanjutkannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, maka pilkada akan tetap dilaksana

Penulis: Yarmen Dinamika | Editor: Mursal Ismail
ist
Komisioner KPU asal Aceh, Ilham Saputra mengenakan baju adat Gayo saat menghadiri Upacara HUT ke-72 RI di Istana Negara, Kamis (17/8/2017). 

"Dengan dicabutnya pembahasan Undang-Undang Pemilu dan tidak dilanjutkannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, maka pilkada akan tetap dilaksanakan pada November 2024," kata Ilham. 

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra SSos, mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) se-Indonesia akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Ilham Saputra menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambinews.com, Rabu (10/3/2021) malam.

"Dengan dicabutnya pembahasan Undang-Undang Pemilu dan tidak dilanjutkannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, maka pilkada akan tetap dilaksanakan pada November 2024," kata Ilham. 

Ilham dihubungi khusus setelah tercapainya kesepakatan tiga pihak (tripartit) pada 9 Maret 2021 di Jakarta antara Menteri Hukum dan HAM dengan Badan Legislasi DPR RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja (raker) antartiga lembaga negara tersebut dalam rangka penyempurnaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024.

Baca juga: Setelah Sebelumnya Ganja, Kini Sabu tak Bertuan juga Ditemukan di Rutan Sigli, Begini Modusnya 

Baca juga: Berbeda dengan Tahun Lalu, Begini Tahapan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021

Baca juga: VIDEO KMP Aceh Hebat 1 Mulai Angkut Penumpang, Berlayar Rute Calang-Sinabang

Di akhir rakor, ketiga pihak yang ikut dalam rakor tersebut menyepakati empat hal. Salah satunya adalah menarik RUU tentang Pemilu dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Kesimpulan rakor tersebut ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr Supratman Andi Aqtas SH MH, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Badikenita Boru Sitepu SE MSi, dan Menteri Hukum dan HAM, Prof Dr Yasonna H Laoly SH MSi.

Karena di dalam rakor tersebut dicapai kesepakatan untuk menarik RUU tentang Pemilu dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, maka kata Ilham, konsekuensinya adalah bangsa ini kembali ke undang-undang yang belum direvisi, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka pilkada jadinya tahun 2024.

Tapi kalau Pilkada Aceh, menurut Ilham, itu tergantung presiden.

"Untuk Aceh, setahu saya DPRA sudah menyurati Presiden. Mereka minta pilkada di Aceh tetap 2022.

Artinya, kita tunggu dulu respons presiden," kata mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved