Pembangunan Infrastruktur di Pidie Jaya Wajib Mengakomodir Kebutuhan Rakyat

Laporan Idris Iamail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Bupati Pidie Jaya (Pijay), H Aiyub Bin Abbas menegaskan agar segala perencanaan insfrastruktur pembangunan wajib mengamkomodir kebutuhan rakyat yang bersifat skala prioritas.

"Saya tegaskan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mulai para camat hingga kepala dinas dan badan wajib menyahuti segala aspirasi insfastruktur pembangunan dengan mengakomodir serta memfukos pada kepentingan masyarakat banyak atau rakyat,"sebut H Aiyub Bin Abbas kepada Serambinews.co. Jumat (12/3/2021).

Menurutnya, penegasan ini telah disampaikan oleh pada hajatan pembukaan pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2021 yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (10/3/2021) agar senantiasa para SKPK lebih pekan dan sensitif dalam mengindentifikasi segala kebutuhan pembangunan baik fisik maupun mental yang terpusat pada kepentingan publik.

Hal ini dimaksudkan agar langkah atau upaya dalam setiap item kegiatan dapat direalisasikan dengan pertimbangan kemampuan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)  tahun 2022 mendatang lebih terukur sehingga tidak ada yang menjadi sia-sia belaka.

Apalagi dengan wabah pandemi Covid-19 kebanyakan usulan masyarakat yang sangat penting tersebut telah tertunda realisasinya akibat Refocussing.

Jadi SKPK untuk terus mengupdate data sehingga tidak menjadi luput dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

"Hal ini demi tidak adanya item kegiatan pembangunan yang luput agar pada pelaksanaam kegiatan di 2022 dapat tersahuti," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Aceh Pulangkan Pemuda Asal Subulussalam dari Jakarta

Baca juga: Kronologi Pembunuhan Berantai di Bogor, Kenalan di Medsos dan Kencani Korban, lalu Dihabisi

Baca juga: Tim Irwandi Center Dukung Sayuti Abubakar Isi Kursi Wagub Aceh

Baca juga: VIDEO BESOK Acara Lamaran Atta Halilintar dan Aurel, Desainer Bocorkan Harga Baju hingga Aksesoris

Sementara itu, kepala Bappeda  Pijay, Saiful Rasyid MPd secara terpisah kepada Serambinews.com, Jumat (12/3/2021) mengatakan, umumnya kebanyakan usulan Musrenbang pada tingkat kecamatan yang telah berlangsung satu  bulan lalu di delapan kecamatan yang masuk via Aplikasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus diverifikasi kembali dengan teliti baik oleh SKPK dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan  tujuan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kabuoaten ( RPJMK) Pidie Jaya 2019-2024. 

"Maka rapat forum SKPK yang berlangsung selama mulai tanggal 9 sampai dengan  10 Maret 2021 lalu  harus dapat memutuskan secara kongkrit  nantinya berbagai usulan," ujarnya.

Menurut manatan Kepala Dinas Pendidikan (Diadik) itu, bahwa setiap usulan itupun apakah dapat diproses pada tahap selanjutnya atau ditolak. 

Terutama yang memiliki spesifikasi pencapaian tujuan pembangunan harus dimulai dengan data yang berkualitas serta perencanaannya. Yaitu dengan sasaran utama dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. 

"Pada dasarnya juga pembangunan Pijay kedepan (2022)  adalah menitik beratkan pada sektor Pendidikan, kesehatan serta penguatan sosial masyarakat dan peningkatan sumberdaya aparatur," ungkapnya.(*)