Jika Ada Pihak Dorong Jokowi Presiden 3 Periode, Mahfud MD: Upaya Menjilat

Mahfud menyampaikan hal itu sebagain respons atas tudingan pendiri Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebut ada wacana jabatan presiden menjadi tiga pe

Editor: Faisal Zamzami
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan terjebak pada manuver politik murahan.

Menurut Tjahjo, upaya beberapa pihak menyampaikan tudingan pada Jokowi dan pemerintah yang berupaya melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar Presiden bisa dipilih tiga periode merupakan manuver politik murahan.

"Gerakan atau pola-pola menjebak sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut," tutur eks Sekjen PDI-P ini pada wartawan, Senin (15/3/2021).

Tjahjo menduga ada keinginan dari pihak-pihak lain yang sebenarnya menginginkan perubahan tersebut.

Namun, lanjut Tjahjo, wacana itu justru, ditudingkan pada Jokowi dan pemerintah.

"Janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana. Dan bisa diartikan pihak-pihak yang ingin (Presiden 3 periode) tapi menukikkan pada orang lain apalagi Bapak Presiden Jokowi," sebut Tjahjo.

 Tjahjo juga mengatakan bahwa saat ini Jokowi menghormati konstitusi yang ada.

Selain itu, saat ini pemerintah juga sedang melakukan konsolidasi dengan Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

"Bapak Jokowi taat konstitusi. Tahap sekarang sedang konsolidasi demokrasi lima tahunan dengan Pilkada, Pileg dan Pilpres yang demokratis," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ini.

Wacana tersebut, lanjut Tjahjo, merupakan tindakan politik yang bertujuan untuk mengacaukan stabilitas politik.

Ia meminta aktor-aktor politik saat ini lebih baik membangun konsolidasi partainya masing-masing.

"Sudah tidak pada tempatnya tembakan-tembakan politik tanpa arah justru yang justru mengacaukan stabilitas politik.

Tokoh-tokoh politik sebaiknya melakukan konsolidasi internal partainya masing-masing saja," pungkasnya.

Senada dengan Tjahjo, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai masa jabatan presiden dua periode sudah ideal dan tak perlu diubah.

Basarah menjelaskan, wacana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden akan berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved