Breaking News:

Darwati A Gani Sempat Berfikir Ingin Mencalonkan Diri

ANGGOTA Komisi I DPRA, Darwati A Gani, menyatakan bahwa secara pribadi ia sebenarnya ingin Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2024

Darwati A Gani Sempat Berfikir Ingin Mencalonkan Diri
FOR SERAMBINEWS.COM
Darwati A Gani

ANGGOTA Komisi I DPRA, Darwati A Gani, menyatakan bahwa secara pribadi ia sebenarnya ingin Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2024. Alasannya, ia akan ikut ambil bagian dalam pencalonan, sehingga dengan demikian memiliki waktu panjang dan persiapan matang untuk ikut kontestasi.

"Secara pribadi saya mau Pilkada 2024. Karena saya mau ikut mencalonkan diri," katanya di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Tapi sebagai Wakil Rakyat Aceh yang duduk di Komisi I dan mengemban amanah rakyat, tentu ia harus mengenyampingkan kepentingan pribadi tersebut. "Saya duduk di Komisi I, di belakang saya rakyat Aceh, saya harus memperjuangkan kepentingan mereka. UU Pemerintahan Aceh adalah bagian dari amanah yang harus saya laksanakan itu," kata Darwati.

Hal itu disampaikannya  seusai pertemuan antara Komisi I DPRA dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, di Gedung Parlemen Senayan. Pernyataan senada juga diungkapkan Darwati dalam pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI, Minggu (14/3/2021) malam.

"Karena ini perintah UU, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa dilaksanakan. Sesuai UU ya Pilkada Aceh dilaksanakan 2022," tukas istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini.

Delegasi Komisi I DPR Aceh dipimpin Ketua Komisi Tgk Muhammad Yunus M Yusuf melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat di Jakarta. Selain Komisi II, delegasi ini juga bertemu dengan Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri. "Kami juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh Aceh, terkait dengan perjuangan Pilkada Aceh 2022 ini," ujar Darwati.

Darwati A Gani sebagaimana diketahui, merupakan politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA), partai lokal yang didirikan dan dipimpin oleh suaminya, Irwandi Yusuf. Baru-baru ini, Irwandi memberi Surat Peringatan (SP) pertama kepada lima anggota DPRA dari partai tersebut, tapi tak termasuk Darwati di dalamnya.

Surat yang diteken Irwandi bersama Sekjen PNA, Miswar Fuady, itu dikeluarkan pada 5 Maret 2021. Mereka yang menerima SP pertama yaitu Safrijal (Ketua Fraksi PNA di DPRA), Mukhtar Daud, Tgk Haidar, Samsul Bahri, dan M Rizal Falevi Kirani.

Ketua DPP PNA, Tgk Nurdin Ramli saat dikonfirmasi Serambi, Minggu (14/3/2021), mengatakan, SP pertama itu diberikan kepada kelimanya karena sudah melakukan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PNA.

Tgk Nurdin mengungkapkan, ada dua bentuk pembangkangan yang dilakukan kelima anggota DPRA dari PNA itu sehingga Irwandi Yusuf mengeluarkan SP pertama. Kedua bentuk pembangkangan dimaksud seperti tertulis dalam surat yang diberikan kepada penerima dan juga diperoleh oleh Serambi. 

Yaitu menolak memberikan dana kontribusi selaku anggota Fraksi PNA DPRA ke rekening resmi atas nama DPP Partai Nanggroe Aceh dan menandatangani surat kesepakatan bersama anggota DPRA Fraksi PNA pada 30 Desember 2020. Selain itu, menolak hadir berkunjung ke Ketua Umum Irwandi Yusuf yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung sebagaimana undangan DPP PNA Nomor 533/DPP-PNA/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

“Khusus Darwati tidak diberikan SP pertama karena melakukan kunjungan ke ketua umum dan juga tidak menandatangani surat kesepakatan bersama untuk mengirimkan dana 30% kontribusi partai ke rekening PNA,” ungkapnya.(fikar w eda)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved