‘Solusinya, Pak Moeldoko Minta Maaf’

* Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Andi Mallarangeng (1)

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Partai Demokrat. Solusinya adalah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko harus menyadari kesalahannya dan meminta maaf.

“Solusinya, sebetulnya belum terlalu terlambat. Masih ada waktu. Pak Moeldoko menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf,” ujar Andi saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Senin (15/3/2021).

Pintu maaf juga kemungkinan masih diberikan kepada para pengurus DPC yang ikut datang dalam acara KLB. Menurut Andi, ini merupakan kesempatan untuk bersih-bersih partai. Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng terkait polemik di Partai Demokrat akhir-akhir ini:

Apa sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat?

Sebenarnya kami kaget juga karena ada laporan-laporan bahwa kader-kader kami bertemu dengan Pak Moeldoko, lalu bicara KLB. Jauh sebelum Ketua Umum AHY melakukan konperensi pers. Ada pertemuan berikutnya, Jhoni Allen Marbun dan salah satu wakil ketua umum di Partai Demokrat yang dipertemukan bertiga dengan Pak Moeldoko. Dirayu untuk mendukung KLB, tetapi kemudian tidak terayu.

Kita tahu betul Pak Moeldoko seorang KSP. Elemen kekuasaan sedang melakukan intervensi mengambil alih, mendongkel. Saya bilang membegal kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat. Dan ternyata benar, walaupun awalnya dia bilang ngopi-ngopi, dagelan, foto-foto. Ternyata betul, dia ingin menjadi ketua umum dari KLB abal-abal, tentu saja ketua umum abal-abal juga. Jadi intinya, tentu saja kita mengantisipasi itu, dan kita buka ke publik supaya publik tahu perilaku kekuasaan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Kita sedang mengantisipasi apa skenario mereka.

Bagaimana peluang mereka mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM?

Kalau berdasarkan hukum, rasanya tidak mungkin. Kalau politik, saya tidak tahu. Karena ada sisi politik, ada sisi hukum. Karena ini masuk ranah hukum, makanya kami ke Kementerian Hukum dan HAM, bertemu dengan Dirjen AHU yang mengurusi pendaftaran partai politik, dan memberikan berbagai macam berkas untuk memudahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Kalau secara politik, susah. Kita tidak tahu di mana ujung dan akhir. Tidak bisa dijawab sekarang. Tapi kami percaya Dirjen AHU dan Pak Yasonna punya integritas untuk menjalankan tugas secara profesional dan secara hukum.

Bagaimana hubungan AHY dan SBY dengan Presiden Joko Widodo?

Kalau secara hubungan, rasanya baik. Setiap kali Pak SBY diundang ke istana, apakah itu perayaan-perayaan tertentu, apakah dalam konteks pembicaraan empat mata, beliau pasti datang. Walaupun memang kemarin, yang berkirim surat Ketum AHY.  Pak SBY tidak lagi mengurusi depth politics. Itu semuanya Ketum. Tentu saja sebagai ketua majelis tinggi, sesepuh partai ini, tentu saja beliau memberikan nasihat, masukan, dan saran-saran yang baik ke ketum.

SBY tidak melakukan konfirmasi kepada Jokowi terkait gerakan KSP Moeldoko?

Tidak secara langsung. Tapi kita dapat informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain. Sekali lagi, tidak secara langsung. Yang berkirim surat Ketum AHY. Tidak ada masalah, terbuka sekali kemungkinan Pak SBY dan Pak Jokowi berkomunikasi melalui surat misalnya. Itu bisa saja terjadi.

Sudah ada komunikasi antara AHY dengan Jokowi?