Warga Tolak Pilkades Serentak Tahun 2022, DPRK Akan Panggil Pemko Lhokseumawe

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Irwan Yusuf dan sejumlah anggota dewan mendukung dan sependapat dengan aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap pelaksanaan Pilkades atau pemilihan keuchik yang direncanakan pada Juni 2022 mendatang.

Sebelumnya, masyarakat Gampong Meunasah Masjid beraudiensi ke DPRK untuk menolak pelaksanaan pemilihan keuchik yang di rencanakan pada Juni tahun 2022.

Jadwal Pilkades ini tertuang dalam surat Wakil Wali Kota Lhokseumawe yang ditandatangani Muhammad Yusuf dan ditujukan kepada camat.

Kemudian surat Wakil Wali Kota tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Muara Dua dengan menyurati pemerintahan gampong.  

Menanggapi hal tersebut, Irwan mengatakan, pihak DPRK dalam waktu dekat akan memanggil Pemko Lhokseumawe untuk membahas persoalan itu dan mempertanyakan jadwal Pilkades yang sebenarnya.

Baca juga: Tuha Peut dan Masyarakat Meunasah Masjid Tolak Pilkades Serentak 2022, Lakukan Audiensi dengan DPRK

Baca juga: Bupati Buka Musrenbang, Pembangunan Pidie Jaya Harus Prioritaskan Kebutuhan Publik

Baca juga: Sempat Stop, Bus Sekolah di Aceh Singkil Sudah Kembali Beroperasi

Karena, papar Wakil Ketua DPRK, perbedaan jadwal itu juga merugikan masyarakat dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

"Kita akan panggil pihak pemerintahan untuk membahas persoalan ini. Karena masyarakat bukan menolak Pilkades, namun mereka meminta pergeseran jadwalnya,” jelas Irwan Yusuf ketika dihubungi Serambinews.com, Selasa (23/3/2021).

Menurutnya, hal ini agar tidak menghambat pembangunan  di desa. Makanya, pihak DPRK akan duduk kembali bersama Pemko mencari solusinya.

“Kita undang pihak bagian pemerintah untuk menanyakan kepastian jadwal Pilkades yang direncanakan serentak pada 2022," pungkasnya.(*)