GeRAK Aceh: Studi Banding Keuchik dan BPK asal Aceh Tenggara ke Lombok NTB Berpotensi Korupsi

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE  - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menilai studi banding para Kepala Desa (Keuchik) dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) asal Aceh Tenggara ke Lambok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berpotensi terjadinya korupsi.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SHI, kepada serambinews.com dalam rilisnya, Rabu (24/3/2021) mengatakan, kegiatan studi banding para keuchik dan Ketua BPK asal Aceh Tenggara dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dilakukan mereka dengan pihak ketiga berangkat studi banding ke Lombok NTB  diduga ada praktik persekongkolan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap data jumlah anggaran yang dikeluarkan, patut diduga jumlah tersebut sangat tinggi dan dapat diduga ada kepentingan pihak lain (penyedia) yang mendapat untung dari kegiatan ini.

Akibat praktik tersebut, kata Askhalani,  dapat diduga kegiatan ini dapat menimbulkan dugaan tindak pidana terencana dan terkoordinir.

Jika merujuk pada jumlah kebutuhan yang dianggarkan, berdasarkan fakta disebutkan bahwa masing-masing desa menganggarkan anggaran Rp 30 juta untuk peserta 2 orang, dengan jumlah 325 desa. Artinya ada 650 orang yang direncanakan berangkat ke Lombok NTB dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 9,7 miliar.

Anggaran begitu besar habis tersedot ke luar daerah hanya untuk studi banding untuk pengembangan wisata desa, Sedangkan  lokasi obyek wisata di Lombok NTB, tidaklah cocok untuk dijadikan contoh wisata untuk Aceh, apalagi kawasan wisata Lombok adalah objek wisata yang tidak menerapkan syariat Islam dan tidak ada ketentuan untuk memakai busana sesuai Syariat Islam.

Berdasarkan hasil kajian, GeRAK Aceh menemukan fakta bahwa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini sangat tinggi dan bahkan jika merujuk pada fakta-fakta jumlah anggaran yang dijadikan acuan kegiatan ini berpotensi korupsi.

Dari sejak awal dan memang dapat diduga adanya modus operandi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain oleh pelaksana kegiatan atas kegiatan studi banding Keuchick dan Ketua BPK di Aceh Tenggara.

Dikatakannnya, berdasarkan uji petik ditemukan adanya alokasi anggaran yang janggal dan bahkan biaya perjalan rata-rata yang akan dihabiskan untuk perjalan ini hanya menghabiskan anggaran mencapai Rp 15 Juta untuk dua orang masing-masing desa, dan biaya ini juga akumulasi dengan jumlah untuk tiket pesawat, penginapan, biaya konsumsi, transportasi dan lainnya.

Namun, faktanya untuk kegiatan ini dipungut oleh panitia pelaksana masing-masing desa sebesar Rp 30 juta untuk dua orang peserta, maka dapat disimpulkan bahwa adanya potensi markup anggaran mencapai sebesar Rp 15 juta dari total budget yang dihabiskan, maka jika dikalikan dengan jumlah orang yang berangkat dapat diduga adanya potensi korupsi sebesar Rp 4,8 miliar.

Merujuk pada fakta tersebut, lanjut Askhalani, maka sangat penting kegiatan ini untuk diaudit secara khusus oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh arena patut diduga bahwa kegiatan ini dirancang secara serampangan untuk mendapat keuntungan secara disengaja.

Dan, dapat dipastikan kegiatan ini punya relevansi dengan pihak-pihak tertentu yang memang mensetting kegiatan untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara sengaja dan akibat praktek ini maka uang negara dapat dirugikan secara langsung.

Melihat dengan fakta diatas, maka kegiatan studi banding harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan termasuk melakukan penyelidikan karena kegiatan ini rawan terjadinya korupsi secara langsung.

"Kemudian pihak Kementerian Desa (Kemendes) dan Komisi II DPR RI perlu meninjau ulang kegiatan-kegiatan studi banding ini karena hanya menghabiskan anggaran dan output serta outcome dari kegiatan sangat mubazir," pungkas Askhalani.

Baca juga: Warga Alue Beurawe Langsa Kota Amankan Tiga Pemuda yang Datang Beli Sabu

Baca juga: VIDEO Detik-detik Rombongan Offroad Gayo Lues Terjebak di Hutan Aceh Tamiang, Berhasil Diselamatkan