Pemerintah Optimis Ekonomi akan Pulih Seiring Percepatan Vaksinasi dan Reformasi Struktural

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) pada Selasa (23/3/2021) secara virtual.

Pertemuan ini menjadi penting karena sebelumnya pada 17 April 2020 yang lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’ meskipun tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukan komitmennya dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Baca juga: Menko Airlangga Terima Alat Pendeteksi Covid-19 Produksi UGM, Inovasi Dalam Negeri yang Membanggakan

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada tahun 2021 sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional.

Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar USD 49,6 miliar.

Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis.

Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Dua Strategi Utama Pemerintah Mencegah Penularan Covid-19 dan Meningkatkan Aktivitas Ekonomi

Selain alokasi anggaran PC-PEN, Pemerintah fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity.

“Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” tambah Airlangga.

Kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif, tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.

Dalam jangka panjang, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

Baca juga: Jokowi dan Airlangga Hartarto Tinjau Vaksinasi Massal Seniman dan Tokoh Agama di DIY dan Jateng

“Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat.

UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” tegas Menko Perekonomian.