Breaking News:

KPK Sudah Tangani 14 Kasus di Aceh, Kata Firli Bahuri Saaat Beri Kuliah Umum di USK

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 14 kasus korupsi di Aceh dengan berbagai jenis dan modus

Editor: bakri
FOTO HUMAS USK
Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng(kanan), menyambut kedatangan Ketua KPK, Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, di pelataran Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, untuk memberikan kuliah umum, Kamis (25/3/2021). 

BANDA ACEH - Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 14 kasus korupsi di Aceh dengan berbagai jenis dan modus. Jumlah itu sudah cukup untuk mengingatkan semua pihak di Bumi Serambi Mekkah agar tidak lagi melakukan perbuatan korupsi. Demikian antara lain disampaikan Ketua KPK, Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, saat memberikan kuliah umum di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, Kamis (25/3/2021).

Karena itu, Firli dalam kuliah umum bertajuk ‘Pembekalan Antikorupsi bagi Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala’ tersebut, meminta pihak kampus untuk memahami modus korupsi agar terhindar sekaligus bisa mengingatkan lingkungan sekitar dari bahaya perbuatan korupsi, baik di lingkungan kampus sendiri, rumah, maupun sosial masyarakat.

"Penting untuk menjadi pengingat adik-adik mahasiswa, nanti kalau sudah lulus dan bekerja. Sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup kalau mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup," tegas Ketua KPK dalam kuliah umum yang dihadiri Rektor USK, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, para Wakil Rektor, dosen, dan mahasiswa. Peserta yang berjumlah sekitar 1.000 orang mengikuti kuliah umum tersebut secara daring dan luring terbatas.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, Firli berpesan kepada mahasiswa agar turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bernegara. “Mahasiswa adalah bagian dari anak bangsa yang harus turut memberi andil untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Caranya, dengan menjadi mahasiswa yang berintegritas dan jujur, demi memupuk sikap antikorupsi di masa mendatang," pesan Firli Bahuri.

Dalam kuliah umum tersebut, Ketua KPK juga menjelaskan tentang sebab-musabab seseorang melakukan korupsi. Di antaranya, sebut Firli, karena sifat keserakahan manusia, kesempatan yang dimiliki, sistem yang buruk, serta lemahnya integritas pada diri seseorang. Karena itu, Firli mengingatkan pentingnya membangun integritas kampus dengan salah satunya menerapkan pendidikan antikorupsi. Ia juga mendorong civitas akademika universitas agar lebih berperan dalam pembangunan daerah.

"Dari Universitas Syiah Kuala, saya ingin melihat nantinya muncul agen-agen pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi, agar orang di sekitar kita takut dan tidak lagi melakukan korupsi," ungkapnya. Ia percaya bahwa kampus memegang peranan penting bagi sebuah peradaban. Khusus terkait aspek antikorupsi, kampus dipandang berperan mendidik insan berintegritas.

Menurutnya, pelibatan kampus berkorelasi positif terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Karena itu, Ketua KPK menjelaskan, kerja sama dengan kampus dalam hal pengkajian sistem dinilai begitu penting. Sebab, salah satu aspek terjadinya korupsi ada pada sistem yang buruk. Firli Bahuri berharap, kampus memberikan formula lebih terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Itulah sebabnya, tambah Firli, setiap turun ke daerah dirinya selalu mengunjungi kampus.

"Kami terus berupaya menekan angka korupsi di Indonesia dengan berbagai langkah, baik melalui pencegahan maupun tindakan tegas. Kami sadar tidak ada kesempurnaan, karena itu sangat berharap pihak kampus terus memberi rekomendasi dan formula, agar KPK lebih baik. USK walau jauh dari pusat, harus berkontribusi untuk kemajuan bangsa," tukas Firli Bahuri.

Sementara itu, Rektor USK, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, mengapresiasi langkah KPK yang punya semangat serta kepercayaan melibatkan kampus dalam upaya pencegahan korupsi. Terkait menjadikan kampus sebagai pusat pendidikan antikorupsi, sebut Prof Samsul, USK siap mengambil peran untuk pencegahan korupsi. Ke depan, tambahnya, akan digodok formula pembelajaran melalui mata kuliah agama maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sejak tahun 2007, lanjut Rektor, KPK dan USK memiliki MoU dalam pendidikan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga pernah berkunjung ke USK pada tahun 2019 lalu dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa setempat. Ouput dari kunjungan tersebut antara lain, nilai-nilai antikorupsi sudah diinternalisasikan melalui Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKn yang dimasukkan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved