Buka Suara Alasan Mau Jadi Ketua Umum Demokrat, Moeldoko: Untuk Menyelamatkan Bangsa dan Negara
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa
lihat foto
Minta Maaf atas Kegaduhan yang Terjadi
Diberitakan sebelumnya, partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.
Ia mengatakan, kegaduhan tersebut terjadi karena narasi yang menyesatkan dari Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan," katanya.
"Antara lain menuduh pemerintahan Presiden Jokowi dan istana terlibat."
"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale."
"Menuduh kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," jelas Muhammad Rahmad.
Selain itu, menurutnya, Partai Demokrat kubu AHY dan SBY seakan-akan menjadi korban dalam kegaduhan tersebut.
"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," lanjutnya.
Rahmad juga menyinggung soal perlakuan SBY dan AHY pada kader Partai Demokrat di daerah.
"SBY dan AHY telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan pemecatan," ujarnya.
"Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita."
"Di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas jubir Demokrat kubu Moeldoko itu.
