Wakil Ketua DPRA Sebut Mutasi Kadis jadi Kendala Dunia Pendidikan, Disampaikan Saat Reses di Abdya

“Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu," katanya. 

Laporan Masrizal | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menilai, lemahnya pendidikan di Aceh dikarenakan lemahnya tenaga pendidik.

Hal itu menurutnya, berpengaruh dengan kemajuan pendidikan di Aceh.

“Tenaga pengajar menjadi tolak ukur dari maju tidaknya generasi yang dipersiapkan,” kata Safaruddin dalam kegiatan Silaturrahmi dan Dialog Interaktif dengan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan para kepala sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) se-Abdya, Kamis (1/4/2021).

Kegiatan itu juga dalam rangka Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam.

Safaruddin dalam rilisnya menyampaikan, kepala sekolah harus memiliki manajemen yang baik.

Apabila tidak didukung dengan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka hal tersebut akan memperlambat laju dari pengembangan pedidikan di Aceh.

Baca juga: Syarifah, Gadis Asal Lhokseumawe Jadi Finalis Puteri Kebudayaan Nusantara Aceh 2021

“Kebutuhan guru matematika misalnya, dalam satu sekolah kebutuhannya tiga tapi hanya punya dua, jadi guru itu harus berbagi waktu, yang akhirnya tidak akan fokus. Begitu juga bidang studi lainnya. Jadi tenaga pengajar faktor keterlembatan kita dalam memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.

Persoalan itu, kata Safaruddin, harus dievaluasi segera oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama para kepala sekolah, dengan harapan agar persoalan pendidikan di Aceh dapat tertangani dengan baik.

“Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu," katanya. 

"Jadi terlalu banyak mutasi kepala dinas, kabid, atau kepala sekolah itu tidak baik. Jadi ini juga menjadi bagian evaluasi dalam kemajuan dunia pendidikan di Aceh,” tambah politisi kelahiran Abdya ini.

Selain itu, Safaruddin juga menyampaikan, manajemen di sekolah dalam hal memberikan kemajuan bagi peserta didik untuk bisa mendapatkan prestasi, harus didukung dengan infrastruktur fasilitas-fasilitas penunjuang pendidikan, seperti laboratorium maupun infrastruktur penunjang pendidikan lainnya.

“Saat ini, yang dikejar hanya pembangunan infrastruktur fisik. Saya khawatir, kalau kepala sekolah hanya mengejar fisik maka akan terjadi komitmen fee. Kalau kepala sekolah seperti ini, maka sama saja seperti kontraktor,” tegasnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRA Sebut Persoalan Kemiskinan Aceh Berdampak dari Faktor Pendidikan

Untuk itu, Safaruddin berharap, para pemangku kepentingan khususnya kepala sekolah menengah atas yang merupakan kewenangan provinsi, melakukan perubahan tata kelola pemerintahan untuk pendidikan, untuk mengubah wajah pendidikan di Aceh.