Berita Abdya

Wakil Ketua DPRA Sebut Persoalan Kemiskinan Aceh Berdampak dari Faktor Pendidikan

“Kalau kita lihat perguruan tinggi di Aceh itu lumayan, hampir semua kabupaten/kota di Aceh ada perguruan tingginya. Jika berbicara perguruan tinggi.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
Foto: IST
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin saat memberikam kuliah umum STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4/2021). 

“Kalau kita lihat perguruan tinggi di Aceh itu lumayan, hampir semua kabupaten/kota di Aceh ada perguruan tingginya. Jika berbicara perguruan tinggi, tentu menciptakan sumber daya manusia. Jika kita lihat SDM, tentu akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonominya. Nah itu tidak terjadi di Aceh, karena kita terus mencetak generasi sumber daya manusianya atau lulusan S1 dan S2 tapi tidak ada ruang untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga terjadi pengangguran di mana-mana, sehingga menjadi beban daerah yang dimiliki Aceh saat ini,” ungkapnya.

Laporan Masrizal | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin mengatakan, pembangunan di Aceh harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM).

Dia menilai, persoalan kemiskinan di Aceh juga terjadi akibat dampak dari faktor pendidikan.

Hal itu dikatakan Safaruddin, saat memberi Kuliah Umum dengan tema "Kebijakan Politik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta di Aceh" di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4/2021). 

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam.

Safaruddin menjelaskan, pendidikan merupakan lokomotif pembangunan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jika tidak diberengi dengan SDM, maka tidak bisa dikatakan satu daerah itu punya kemajuan.

Baca juga: Hadapi Laga Hidup Mati, Pemain Persiraja Minta Dukungan dan Doa Masyarakat Aceh

“Kalau bicara kemajuan, sangat dihitung parameternya ketika naiknya persentase grafik infrastruktur harus didukung dengan sumber daya manusia,” ujarnya.

Jika melihat dinamika sosial di Aceh saat ini, kata Safaruddin, persentase kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah dalam menjawab tantangan dari anggaran yang dimiliki Aceh saat ini, baik di APBA maupun APBK.

“Rp 16,9 triliun (APBA 2019), jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi tetangga kita yang hanya memiliki Rp 11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa, sedangkan Aceh yang memiliki Rp 16,9 triliun yang memiliki penduduk 5 juta jiwa itu, dalam nilai rata-rata nasional persentasenya termiskin di Sumatera. Jadi ini tantangan yang dimiliki pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Anggaran otomomi khusus (otsus) yang didapat Aceh saat ini, Safaruddin menjelaskan, pada 2022 akan dikurangi 1 persen dari 2 persen yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN.

Dana yang menurutnya merupakan “pil penenang” untuk Aceh itu, juga akan berakhir dikucurkan pemerintah pusat pada 2027 mendatang.

“Jika terjadi pengurangan, maka APBA Aceh kan berkisar Rp 9 hingga Rp 12 triliun. Bayangkan saja, Rp 16,9 triliun itu Aceh tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan dan tantangan ekonomi, bagaimana kalau tinggal Rp 9 triliun. Jadi selagi ada, maka harus manfaatkan dan dikelola dengan baik," ungkapnya.

“Jika Aceh ke depan tidak lagi memiliki otsus, maka Aceh tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia lagi, karena sebagian besar APBA itu beban belanja rutinnya adalah gaji pegawai dan operasional para pejabat fungsional dan struktural. Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan anggaran, maka Aceh tidak akan mampu menjawab tantangan-tatangan ini (kemiskinan dan pengangguran),” tambahnya.

Baca juga: Hadapi Persib Malam ini, Persiraja Sudah Siapkan Taktik dan Siap Tampil Ngotot

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved