Safaruddin Sebut Kualitas Pendidikan Pengaruhi Kemiskinan Aceh

BLANGPIDIE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin mengatakan, pembangunan di Aceh harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM). Dia menilai, persoalan kemiskinan di Aceh juga terjadi akibat dampak dari faktor pendidikan.

Hal itu dikatakan Safaruddin saat memberi Kuliah Umum dengan tema "Kebijakan Politik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta di Aceh" di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4/2021).

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam.

"Pendidikan merupakan lokomotif pembangunan. Pembangunan infrastruktur jika tidak dibarengi dengan SDM maka tidak bisa dikatakan satu daerah itu punya kemajuan," kata politikus Partai Gerindra ini.

Jika melihat dinamika sosial di Aceh saat ini, lanjutnya, persentase kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Aceh, meskipun memiliki anggaran yang besar. Aceh masih menyandang predikat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

"Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga kita (Sumatera Utara) yang hanya memiliki APBD Rp 11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa, maka Aceh memiliki APBA tahun 2021 Rp 16,9 triliun dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa," ungkapnya.

Wakil Ketua III DPRA ini juga menilai, lemahnya pendidikan di Aceh dikarenakan lemahnya tenaga pendidik. "Tenaga pengajar menjadi tolak ukur dari maju tidaknya generasi yang dipersiapkan," kata Safaruddin saat menjadi pembicara dalam Dialog Interaktif dengan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Kabupaten Abdya dan para kepala SMA dan SMK se-Abdya, Kamis (1/4/2021).

Kepala sekolah, tambah Safaruddin, harus memiliki manajemen yang baik. Apabila tidak didukung dengan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka hal tersebut akan memperlambat laju dari pengembangan pedidikan di Aceh

"Kebutuhan guru matematika misalnya, dalam satu sekolah kebutuhannya tiga tapi hanya punya dua, jadi guru itu harus berbagi waktu, yang akhirnya tidak akan fokus. Begitu juga bidang studi lainnya. Jadi tenaga pengajar faktor keterlembatan kita dalam memajukan dunia pendidikan," ujarnya.

Persoalan itu, kata Safaruddin, harus dievaluasi segera oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama para kepala sekolah, dengan harapan agar persoalan pendidikan di Aceh dapat tertangani dengan baik.

"Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu," ungkapnya. 

Menurutnya, terlalu banyak mutasi kepala dinas, kabid, atau kepala sekolah tidak baik bagi dunia pendidikan. "Ini juga menjadi bagian evaluasi dalam kemajuan dunia pendidikan di Aceh," demikian Safaruddin.(mas)