Breaking News:

Kisruh Demokrat

Putusan Kemenkumham bukan Akhir Demokrat Kubu Moeldoko, Rahmad: Masih Ada Pertarungan di Pengadilan

Jubir Demokrat Kubu Moeldoko menyebut perjuangan masih panjang, karena masih ada pertarungan di pengadilan.

Penulis: Syamsul Azman
Editor: Safriadi Syahbuddin
Kompas.com
Foto kompilasi pada Jumat (5/3/2021) memperlihatkan, Moeldoko (kiri atas) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri bawah) menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/ENDI AHMAD-ASPRILLA) 

SERAMBINEWS.COM - Partai Demokrat Kubu Moeldoko meski sebelumnya pengesahannya ditolak oleh Kemenkumham Rabu (31/3/2021) menyebut perjuangan masih panjang.

Bahkan, Kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait AD/ART Partai Demokrat 2020 dan Akta Notaris yang memuat AD/ART 2020 dan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Muhammad Rahmad, Jubir Demokrat Kubu Moeldoko menyebut perjuangan masih panjang, karena masih ada pertarungan di pengadilan.

Pada video yang diunggah pada kanal YouTube Kompas TV, Senin (5/4/2021), Jubir Demokrat kubu Moeldoko mengatakan Demokrat kubu Moeldoko dengan Demokrat kubu AHY sama.

Yakni sama-sama memiliki kewenangan untuk menggunakan atribut Partai Demokrat.

"Putusan Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi. Kami di DPP Partai Demokrat pimpinan bapak Moeldoko ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di Pengadilan, apakah itu di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara," ucap Rahmad.

Baca juga: Gejolak Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Ajukan Gugatan ke PN Jakpus Terkait AD/ART 2020

"Bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu posisi DPP Partai Demokrat (Kubu Moeldoko) dengan Demokrat AHY adalah sama. Sama-sama memiliki kewenangan untuk menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat," tambahnya.

Sah Bila Ada Keputusan Inkrah

Pada video, Rahmad juga menyebut akan sah mengklaim Partai Demokrat yang legal bila telah ada keputusan dari Mahkamah Agung.

Sebelum adanya inkrah tersebut, kedua kubu memiliki hak yang sama menggunakan simbol Partai Demokrat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved