Berita Aceh Tenggara
Petani Agara Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ali Basrah akan Kawal Jalur Distribusi
“Banyak usul saran masyarakat, karena daerah kita daerah pertanian, keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait kekurangan pupuk,”
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
“Banyak usul saran masyarakat, karena daerah kita daerah pertanian, keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait kekurangan pupuk,” katanya kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021).
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah petani di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), melaporkan kelangkaan pupuk subsidi di daerah tersebut kepada Anggota DPRA, Ali Basrah.
Informasi itu diterima Ali Basrah, saat ia melakukan kunjungan kerja atau reses tahun 2021 ke daerah pemilihan (dapil) 8 yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.
“Banyak usul saran masyarakat, karena daerah kita daerah pertanian, keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait kekurangan pupuk,” katanya kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021).
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, hampir 90 persen penduduk Agara berprofesi sebagai petani.
Baik petani hortikultura seperti padi dan jagung maupun petani kakau, karet, kopi ,dan sawit.
Sebagian masyarakat lainnya, kata Ali Basrah mengembangkan usaha perikanan seperti ikan emas, nila, dan mujair.
Baca juga: Gadis Tamiang 18 Tahun yang Rajin Masuk ke Kamar Tidur Kekasih Akhirnya Temui Jalan Halal
Ada juga yang mengembangkan sektor peternakan lembu dan kambing.
Ali Basrah mengungkapkan, saat melakukan pertemuan, kebanyakan masyarakat mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi.
Kondisi ini membuat masyarakat petani kewalahan, karena bisa berpengaruh pada tanaman.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRA ini mengakui, pemerintah sudah mengurangi kuota pupuk subsidi.
Namun ia berharap, para distributor tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan petani.
“Jalur-jalur pendistribusin pupuk ini perlu kita awasi, jangan nanti diberikan kepada petani yang fiktif, jangan sampai terjadi pengurangan pupuk ke kelompok tani. Ini yang coba kita respon,” kata Ali Basrah.
Di samping itu, Ali Basrah juga meminta aparat penegak hukum untuk turut mengawasi pendistribusian pupuk subsidi.
“Kita harapkan adanya transparan, berapa jatah kelompok tani yang harus didapat,” tegasnya. (*)
Baca juga: Pejabat HAM Turki Sorot Sikap China ke Uyghur, Islamofobia di Prancis, dan Eropa Tolak Pengungsi
