Breaking News:

Aceh Besar Target Kemiskinan Turun 2,84 Persen, Paling Tinggi dari Seluruh Kabupaten/Kota

Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 ini menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,84 persen, dari 13,84 persen menjadi 11 persen

For Serambinews.com
T Ahmad Dadek. 

BANDA ACEH - Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 ini menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,84 persen, dari 13,84 persen menjadi 11 persen. Target tersebut merupakan yang tertinggi, dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Hal itu diungkapkan Sekda Aceh Besar dalam rapat dengan Tim 9 dari instansi vertikal yang berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa (6/4/2021). Rapat itu bertujuan menegaskan komitmen kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan tahun 2021. Rapat dihadiri oleh seluruh sekda.

“Target penurunan angka kemiskinan paling besar adalah Aceh Besar. Tahun 2020 lalu, angka kemiskinan Aceh Besar berkisar 13,84 persen, tahun 2021 ini ditargetkan bisa turun sebesar 2,84 persen menjadi 11 persen,” ungkap Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, kepada Serambi, Rabu (7/4/2021).

Di bawah Aceh Besar, target tertinggi berikutnya adalah Aceh Tengah yang menargetkan turun 1,73 persen, Nagan Raya 1,2 persen, Aceh Utara 1,02 persen, dan Simeulue 0,85 persen.

“Sementara itu dua daerah yaitu Kota Lhokseumawe dan Pidie Jaya menargetkan angka kemiskinan tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Masing-masing sebesar 10,8 persen dan 19,19 persen,” sebut Dadek.

Sedangkan target paling rendah adalah Kota Banda Aceh, yang hanya sebesar 0,05 persen. Dari 6,9 persen tahun 2020 menjadi 6,95 persen tahun 2021.

Enam strategi

Dalam kesempatan itu, Dadek mengatakan, pihaknya telah menyiapkan enam strategi pokok untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Yaitu, mengurangi beban penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menguatkan kapasitas penduduk miskin, menekan biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dan menanggulangi bencana.

“Enam strategi itu,harus dimasukkan ke dalam rencana program pembangunan di masing-masing daerah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di 23 kabupaten/kota,” tekannya.

Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, mengungkapkan, pertemuan dengan Tim 9 instansi vertikal kemarin bertujuan untuk membantu daerah dalam memberikan kemudahan tata cara pencairan program dana bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin, koperasi dan UMKM.

Tim 9 dimaksud meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Keuangan Negara, Ditjen Bea Cukai, BPK, BPKP, BPS, BI dan OJK. Dadek mengaku sependapat dengan saran Tim 9 bahwa untuk mengurangi kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan APBK, tetapi harus mencari sumber dana lain untuk pembiayaan modal usaha bagi masyarakat miskin.

Dadek mengungkapkan, selama ini banyak program bantuan modal usaha yang digulirkan Pemerintah Pusat. Sayangnya, daya serapannya di Aceh masih rendah.

“Menurut penjelasan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Pak Syafriadi, realisasi program bantuan KUR, dana bergulir, ultra mikro, BPUM untuk modal kerja dan tambahan modal usaha di Aceh masih berada di bawah 1 persen dari yang tersalur secara nasional,” beber Dadek.

Karena itu, lanjut dia, daerah perlu membuat perencanaan untuk memaksimalkan penyerapan dana bantuan tersebut.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved