Breaking News:

9 Gampong Belum Cairkan Dana Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah mengatakan, hingga kemarin gampong

9 Gampong Belum Cairkan Dana Desa
IST
DWI PUTRASYAH, Kepala DMPG Banda Aceh

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah mengatakan, hingga kemarin gampong yang sudah mencairkan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen sebanyak 81 gampong. Jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp 20 miliar.

“Masih tersisa sembilan gampong lagi. Saat ini ke sembilan gampong tersebut sedang mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk usulan pencairan dana desa tahap I,” kata Dwi Putrasyah kepada Serambi, Kamis (8/4/2021).

Dijelakan, proses pencairan dana desa tahun 2021 ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru akan menerima usulan pencairan dana desa kembali dari Pemerintah Kota/Kabupaten setelah menyelesaikan verifikasi usulan pencairan yang pernah diantar lebih dulu. Sebelumnya, mereka terima  semua usulan berkas pencairan dana desa, kapan saja diantar dan tidak harus menunggu, selesai verifikasi usulan sebelumnya.

“Jika pertama kita mengusul 20 gampong ke KPPN untuk pencairan dana desa tahap I sebesar 40 persen, usulan berikutnya baru boleh disampaikan kembali, setelah ke 20 gampong itu selesai diverifikasi KPPN,” terangnya.

Sementara di Pihak Pemko Banda Aceh, ujar Dwi, jumlah usulan pencairan dana desa yang sudah selesai diverifikasi ada 30 gampong lagi. Itu artinya, harus menunggu antrean 20 gampong yang sudah diantar sebelumnya, selesai diverifikasi di KPPN. Pola penerimaan usulan pencairan dana gampong di KPPN seperti itu, bisa membuat terjadi penumpukan berkas usulan pencairan dana desa di Pemko/Pemkab.

“Pemko berharap, pihak KPPN menerima saja semua usulan berkas pencairan dana desa yang telah diverifikasi, sehingga tidak menumpuk di Pemko. Karena, kalau terjadi penumpukan berkas usulan pencairan dana desa di Pemko, proses pencairan dana desa untuk gampong jadi lamban. Selain itu, pihak gampong nanti menduga, kinerja Pemko yang lamban melaksanakan verifikasi, padahal kami harus menunggu antrean di KPPN,” terangnya.

Pemanfaatan dana desa tahun 2021 ini, ungkap Dwi Putrasyah, harus menyesuikan dengan Permendes Nomor 13 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020, dimana dana desa diharapkan dimanfaatkan untuk BLT/jaringan pengaman sosial. Selanjutnya, diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional di desa, seperti untuk program dan kegiatan padat karya tunai desa, adaptasi kebiasaan baru/cegah Covid-19. Kecuali itu, harus ada kegiatan untuk pencegahan stunting bagi anak-anak di gampong.   

Dwi menyebutkan, pada tahun 2021 ini, Kota Banda Aceh, mendapat alokasi dana desa Rp 77,70 miliar untuk 90 gampong. Untuk pembagiannya kepada 90 gampong, dilakukan secara proporsional, dengan Peraturan  Wali Kota. Pencairan dana desa itu dibagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesat 40 persen, tahap II sebesar40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Untuk tahap I, usulan pencairannya sudah bisa dilakukan sejak bulan janiuari 2021 lalu. Namun, kata Dwi,  untuk Kota Banda Aceh, sampai 7 April 2021 kemarin, gampong yang sudah mengusul dan mencairkan dana desa tahap I sebesar 40 persen  ke KPPN di Banda Aceh, mencapai 81  gampong, dan sisanya 9 gampong lagi, akan menyusul.

Kepala DPMG Aceh, Azhari Hasan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong, Zul Husni  mengatakan, sampai  posisi 7 April 2021 jumlah gampong di Aceh yang sudah mengusulkan pencairan dana desa tahap I ke KPNN mencapai 3.277 gampong, atau 50,44 persen dari 6.497 gampong yang ada di Aceh. Nilai dana desa tahap I yang sudah ditarik Rp 772,49 miliar, dari pagunya Rp 4,9 trilliun.

Dari 23 kabupaten/kota, sebut Zul Husni, ada tiga kabupaten yang suah tuntas mencairkan dana desa tahap I, yaitu Aceh Selatan (260 gampong), Aceh Tamiang (213 gampong),  dan Gayo Lues (136 gampong). (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved