Breaking News:

Pelapor Ungkap Penyebab Kajari Bireuen Dicopot

Setelah lama tak diketahui kasus yang diduga melibatkan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen, MJ, bersama Kasi Pidum dan dua stafnya

For Serambinews.com
Ketua YARA, Safaruddin SH. 

BANDA ACEH - Setelah lama tak diketahui kasus yang diduga melibatkan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen, MJ, bersama Kasi Pidum dan dua stafnya, hingga mereka diamankan oleh Tim Satgas 53 Kejaksaan Agung (Kejagung), kini mulai terungkap. Sehari setelah munculnya pemberitaan pada Selasa (6/4/2021) bahwa MJ sudah dicopot dari Kajari Bireuen, termasuk Kasi Pidum dinonjobkan seperti keterangan Kajati Aceh, Muhammad Yusuf, kini giliran pelapor yang mengungkap penyebab pencopotan MJ.

Pelapor tersebut adalah Safaruddin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Ia melaporkan MJ bersama Kasi Pidum dan dua stafnya ke Satgas 53 Kejagung terkait dugaan pemerasan dalam jabatan.

Dalam laporan itu, Safaruddin juga mencantumkan nama Kasubdit TPPU di BNN Pusat, WB. Korban pemerasan dalam laporan itu berinisial A, terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani Kejari Bireuen dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bireuen pada awal tahun 2021.

Menurut laporan YARA, WB melakukan dugaan pemerasan sebesar Rp 2,5 miliar. Sedangkan Kajari Bireuen cs melakukan dugaan pemerasan sebesar Rp 5 miliar dengan barang bukti yang sudah diamankan oleh tim Satgas 53 Kejagung berupa uang Rp 650 juta dari rumah dinas Kajari Bireuen, dan uang Rp 300 juta dari staf TU Direktorat Teroris Kejagung. Tim Satgas 53 Kejagung juga mengamankan satu mobil Toyota Fortune dan satu sepeda motor yang saat ini dititipkan di Kejati Aceh.

Safaruddin kepada Serambi, Kamis (8/4/2021), mengatakan, pihaknya sudah meminta kejaksaan menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait kasus dugaan pemerasaan tersebut. Bahkan, menurutnya, YARA juga sudah menjumpai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung di Jakarta, Aditia Warman SH MH,  pada Senin (5/4/2021), dalam rangka monitor perkara tersebut.

“Kami mendesak kepada pelaku bukan hanya diberikan sanksi secara etik Kejaksaan, tapi juga harus dipidanakan. Sehingga memberi efek jera kepada mereka dan menjadi peringatan bagi jaksa yang lain agar tidak menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan kejahatan," ungkap Safaruddin.

Penegakan disiplin internal, tambahnya, menjadi sangat penting dalam penegakan hukum. "Kalau oknum yang melanggar hukum dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas, itu sama dengan meruntuhkan hukum dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam penegakan hukum," ungkapnya.

Selain melaporkan kasus Kajari Bireuen, Ketua YARA menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah melaporkan kasus serupa yang dilakukan oleh jaksa kabupaten lain di Aceh. "Ada laporan lain yang masih kami tunggu tindak lanjut dari Jaksa Agung dan beberapa pengaduan masih kami pelajari," timpal Safaruddin.

Ia berharap, kejaksaan proaktif menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum jaksa. Safaruddin juga mengharapkan agar hukum ditegakkan kepada Kajari Bireuen seperti yang diterapkan untuk oknum jaksa-jaksa lain yang melakukan pelanggaran. "Konstitusi kita menempatkan setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Jangan hanya untuk rakyat hukum berlaku, tapi kebal terhadap oknum jaksa yang jahat," pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved