Tanggapi Permintaan Mualem, KKP Mulai Survei Perbaikan Kuala di Aceh

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Indonesja | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem untuk memperbaiki sedimentasi kuala atau muara sungai dan muara perikanan yang dangkal di wilayah Aceh.

Kepastian itu disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Mualem di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).

Permana menjelaskan, kedatangan pihaknya merupakan respons atas surat yang sebelumnya dikirim Pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi kuala yang mengalami pendangkalan dan berdampak pada aktivitas nelayan.

“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” katanya.

Survei 13 pelabuhan

Ia menyebutkan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.

Ke-13 pelabuhan tersebut meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen), Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).

Sementara itu, menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai luas dengan ketergantungan tinggi masyarakat pada sektor kelautan.

“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.

Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir berulang di kawasan permukiman. 

Selain itu, dalam kesemapatan tersebut Mualem meminta pemerintah pusat menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh secara komprehensif.

“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” pungkas Mualem. 

Baca juga: Mualem Tegaskan Pergub JKA Bertujuan Perkuat Tata Kelola Layanan Kesehatan Aceh