Breaking News:

Melanggar Wanprestasi, 153 Lembaga Pengguna Dicabut Hak Aksesnya Terhadap Data Kependudukan Dukcapil

Sejumlah 153 lembaga pengguna dikenai sanksi berupa pencabutan  hak akas verifikasi data kependudukan  oleh  Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam...

For Serambinews.com
Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah 153 lembaga pengguna dikenai sanksi berupa pencabutan  hak akas verifikasi data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri karena melanggar perjanjian kerjasama (PKS).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pemberian hak akses verifikasi data kependudukan, merupakan amanat Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan  bahwa data kependudukan dari Kemendagri dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Namun berdasarkan Pasal 45 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses, pengguna data yang melakukan wanprestasi dikenakan sanksi administratif mulai dari pengurangan kuota hak akses; penonaktifan user identity; pemutusan jaringan; penonaktifan card reader; pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader; hingga penghentian kerja sama.

"Nah, secara berkala kami melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tadi. Hak akses bisa sewaktu-waktu dicabut bila lembaga pengguna tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam PKS, antara lain memberikan data balikan (reverse data), penggunaan card reader, dan laporan penggunaan data per semester," kata Zudan di Jakarta  Senin (12/4/2021).

Disebutkan , berdasarkan hasil evaluasi mendalam terdapat sejumlah 153 lembaga yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS yaitu memberikan laporan tiap semester.

"Maka sebagai bentuk sanksi pelanggaran PKS, kami mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang telah diberikan,” katanya menegaskan.

Dari 153 lembaga yang dinonaktifkan hak aksesnya, terdiri 1 lembaga amil zakat, 3 entitas penyelenggara pengiriman uang, 13 entitas perusahaan asuransi, 19 lembaga perbankan, 2 jasa kesehatan. Selain itu terdapat 1 lembaga koperasi, 16 entitas pasar modal, 17 lembaga pembiayaan, 73 BPR, 2 lembaga pendidikan, 1 perusahaan fintech, 3 perusahan seluler, lain-lain: 2 lembaga.

Dirjen Zudan mengungkapkan, dari 153 lembaga tersebut, ada 34 lembaga yang kembali diaktifkan hak aksesnya karena mereka kemudian memenuhi kewajibannya setelah sanksi dijatuhkan. Mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS. Lembaga Pengguna tersebut antara lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Telekomunikasi Selular Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Tunas Finance.

"Dukcapil kembali mengaktifkan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi 34 lembaga ini karena mereka berkomitmen melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS," kata Dirjen Zudan.

Dirjen Zudan menambahkan, data kependudukan Dukcapil telah dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pelayanan publik yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil, demi meningkatkan fungsi proses verifikasi identitas customer. 

"Data kependudukan berperan sebagai key factor dalam seluruh aktivitas pelayanan publik termasuk sektor keuangan, pasar modal, rumah sakit, jasa telekomunikasi dan lembaga lainnya. Dalam kaitan ini, Dukcapil memberi dukungan nyata dalam setiap proses e-KYC atau electronic know your customer," demikian Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.(*)

Baca juga: Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi, Ini Penjelasannya

Baca juga: Masjid Aceh Darussalam Cikupa Tangerang Gelar Shalat Tarawih dan Sahur Bersama

Baca juga: Penetapan Awal Ramadhan Berbeda, Ada Warung Masih Buka, Sebagian Warga Abdya Mulai Tarawih Malam Ini

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved