Breaking News:

Korupsi Bebek Petelur Rugikan Negara Rp 3 Miliar

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyatakan, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi

For Serambinews.com
Tim Ditreskrimsus Polda Aceh sedang memeriksa, Asbi SE Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara sebagai saksi dalam pengadaan bebek petelur tahun anggaran 2018/2019 mencapai Rp 12,9 miliar di Mapolres Aceh Tenggara. 

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyatakan, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di Dinas Pertanian Aceh Tenggara tahun 2018/2019 dengan anggaran dana DAU Rp 12,9 miliar yang ditangani Ditreskrimsus Polda Aceh, Rp 3 miliar lebih.

"Kita sudah mengekspos dengan penyidik Polda Aceh yang dihadiri AKP Budi Nasuha bersama tim Ditreskrimsus Polda Aceh, di BPKP Aceh, Senin (12/4/2021) dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp 3 miliar," terang Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, Kamis (15/4/2021).

Dikatakan, berdasarkan audit investigasi mereka masih menunggu proses quality assurance (QA) dari Deputi investigasi pusat Jakarta. Setelah selesai QA dari pusat, akhir April 2021 diperkirakan laporannya sudah sampai ke Polda Aceh.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, sudah memeriksa 25 saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi atau mark-up pengadaan bebek petelur di Dinas Pertanian Aceh Tenggara tahun 2018/2019 mencapai Rp 12,9 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, Rabu (24/2/2021) mengatakan, kasus pengadaan bebek/itik di Agara dalam tahap penyelidikan oleh Subdit Tipidkor Polda Aceh dan masih melakukan klarifikasi- klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Kasus pengadaan bebek/itik pada Dinas Pertanian Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK (DAU) Aceh Tenggara dengan cara menggelembungkan harga barang dan pengaturan pemenang pelelangan yaitu dengan menyiapkan suplier bebek sebelum pelaksanaan kegiatan dengan menyepakati harga barang yang sebenarnya sampai diterima di Kutacane.

Selain itu juga, mengkondisikan/merekayasa harga barang (bebek/itik) dengan meninggikan harga pada saat survei harga pasar yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Selanjutnya, kata Kombes Pol Winardy, mengarahkan pemenang  kepada CV Beru Dinam sebagai pemenang pelelangan pengadaan itik/bebek sehingga akibat dari pelaksanaan kegiatan pengadaan bebek/itik Dinas Pertanian (Distan) Agara berindikasi merugikan keuangan negara sebagai perbuatan korupsi.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved