Breaking News:

Gubernur: Pendapatan Aceh Lampaui Target

Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan, laporan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana

For Serambinews.com
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT 

Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan, laporan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan, baik secara makro maupun mikro.

"LKPJ ini mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan RKPA Tahun 2020 oleh masing-masing SKPA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya berdasarkan data APBA Tahun Anggaran 2020," kata Nova dalam sidang Paripurna DPRA sebagaimana rilis Humas Pemerintah Aceh yang diterima Serambi, Jumat (16/4/2021).

Gubernur menyebutkan, penyelenggaraan Pemerintahan Aceh tahun anggaran 2020 meliputi aspek keuangan dan pendapatan daerah. Keduanya merupakan unsur penting untuk membiayai seluruh proses dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Aceh, kata dia, telah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui koordinasi yang intens dengan Pemerintah Pusat, guna memperoleh perimbangan keuangan secara adil dan proporsional, sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

"Kami juga terus melakukan inovasi berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama serta sosialisasinya guna memotivasi masyarakat agar taat membayar pajak, retribusi, serta menunaikan zakat dan infak," ujarnya.

Namun di sisi lain, Nova melaporkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan Aceh, khususnya yang bersumber dari dana perimbangan. 

Dalam paparannya, Gubernur juga menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun 2020, penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan pelaksanaan tugas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh enam SKPA.

Gubernur menyebutkan, pendapatan Aceh tahun anggaran 2020 direncanakan Rp 14,005 triliun lebih, realisasinya justru mencapai Rp 14,441 triliun lebih atau 103,11 persen. Pendapatan Aceh ini terdiri atas Pendapatan Asli Aceh (PAA), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAA disebutkan, bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, awalnya direncanakan Rp 2,18 triliun lebih, tetapi realisasinya justru mencapai angka Rp 2,57 triliun lebih atau 117,74 persen melebihi dari target yang ditetapkan.

"Pendapatan Asli Aceh yang bersumber pajak daerah yang berasal pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan Rp 711,18 miliar lebih, terealisasi Rp 755,4 miliar lebih atau 109,03 persen," kata Nova.

Salah satu PAA lainnya sebagai daerah otonomi khusus, berupa penerimaan zakat dan infak, direncanakan Rp 50,24 miliar lebih, terealisasi Rp 82,53 miliar lebih atau 164,26 persen. Sementara pendapatan dari dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, awalnya direncanakan Rp 4,01 triliun lebih, terealisasi Rp 3,88 triliun lebih atau 96,87 persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta pendapatan lainnya direncanakan Rp 7,80 triliun lebih, terealisasi Rp 7,98 triliun lebih atau 102,23 persen.

Kemudian belanja Aceh yang direncanakan Rp 15,82 triliun lebih, namun realisasinya Rp 13,24 triliun lebih atau 83,67 persen. Belanja Aceh ini terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, awalnya direncanakan Rp 8,770 triliun lebih, realisasinya Rp 6,785 triliun lebih atau 77,36 persen. Sedangkan untuk belanja langsung, direncanakan Rp 7,057 triliun lebih, realisasinya Rp 6,458 triliun lebih atau 91,52 persen.

Untuk penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari SiLPA Tahun Anggaran 2019, realisasinya Rp 2,77 triliun lebih. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp 76,18 miliar lebih, sehingga pembiayaan netto direncanakan pada angka Rp 1,82 triliun lebih, realisasinya Rp 2,77 triliun lebih atau 152,10 persen.

Terakhir adalah pelaksanaan tugas pembantuan sepuluh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh yang dilaksanakan oleh enam SKPA, dengan anggaran Rp 140,59 miliar lebih, realisasinya sebesar Rp 135,42 miliar lebih atau 96,32 persen.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved