Mesir dan Jordania Minta Diakhirinya Kebuntuan Perdamaian Palestina-Israel

SERAMBINEWS.COM, KAIRO - Pemerintah Mesir dan Jordania telah menyerukan upaya internasional yang diperbarui untuk memecahkan kebuntuan perdamaian Palestina dan Israel.

Tuntutan itu muncul sebagai hasil dari pertemuan telepon tentang perkembangan di Jerusalem.

Antara Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Wakil Perdana Menteri Jordania dan Menteri Luar Negeri Ayman Safadi.

Shoukry dan Safadi memperingatkan Israel untuk menghentikan semua serangan dan tindakan provokatif.

Untuk mengakhiri ketegangan dan memulihkan perdamaian di wilayah tersebut.

Dilansir AFP, Selasa (27/4/2021), kedua menteri mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis terhadap warga Palestina di Kota Tua Yerusalem Timur.

Baca juga: VIDEO - Pemuda Palestina Cabut Barikade di Gerbang Damaskus Kompleks Masjid Al-Aqsa

Mereka juga mendesak Israel untuk bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional.

Dengan memberikan perlindungan kepada warga Palestina dan menghindari pencegahan akses ke Masjid Al-Aqsa.

Identitas bersama Arab, Islam dan Kristen di Jerusalem harus dilindungi oleh otoritas Israel, kata kedua menteri itu.

Kembalinya negosiasi yang serius dan efektif untuk mencapai perdamaian yang komprehensif.

Berdasarkan solusi dua negara dan Prakarsa Perdamaian Arab diperlukan, mereka menambahkan.

Baca juga: Ketua DPRK Terima Kunjungan Ulama Palestina bersama KNRP Aceh

Shoukry dan Safadi juga membahas hubungan bilateral antara Mesir dan Yordania.

Selama panggilan telepon, menteri luar negeri Mesir memberi pengarahan kepada rekannya dari Jordania.

Tentang hasil tur Afrika-nya untuk membahas sengketa Bendungan Renaisans Besar Etiopia.

Safadi mengatakan Jordania telah memberikan dukungan penuh kepada Mesir.

Baca juga: Ketua Senat Jordania Kutuk Serangan Israel Terhadap Warga Palestina di Jerusalem

Dalam upaya melindungi hak atas air, yang menurutnya adalah bagian dari keamanan nasional Arab.

Dia mendukung posisi resmi Mesir untuk menyelesaikan masalah bendungan.

Melalui hukum internasional dan dengan cara melindungi hak semua pihak.(*)