Berita Lhokseumawe

Ketua DPRK Lhokseumawe: Kami Pastikan Terus Telusuri Persoalan Minimnya Setoran PAD dari RS Arun

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, memastikan kalau pihaknya sekarang ini masih terus menelusuri persoalan minimnya setoran PAD dari Rumah....

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf. 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, memastikan kalau pihaknya sekarang ini masih terus menelusuri persoalan minimnya setoran PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Pernyataan ini dikeluarkan Ketua DPRK Lhokseumawe menjawab pernyataan dari Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mempertanyakan kembali tentang sikap DPRK Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap tata kelola administrasi dan keuangan pada rumah sakit Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe.

Ismail A Manaf, Jumat (30/4/2021), awalnya menyatakan, secara lembaga dewan, pihaknya memberi apresiasi atas masukan dan kritikan dari pihak LSM MaTA.

"Kami butuh semua elemen bisa terus ikut mengawal kinerja  dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sebagaimana diinginkan," katanya.

Namun saja, terkait pernyataan Koordintor MaTA, Alfian yang mempertanyakan apakah 25 dewan sudah distir?

"Kami pastikan itu tidak benar.

Malah untuk diketahui, persoalan minimnya PAD mencuat pertama dari hasil penelusuran yang dilakukan pihak dewan, dan langsung dilempar ke lpublik melalui media. Setelah itu baru muncul pendapat dari berbagai pihak, ternasuk dari MaTA. Artinya, semua pihak peduli tentang hal ini,"  katanya.

Lanjutnya, hasil temuan tersebut, pihak dewan juga sudah meminta walikota untuk mengevaluasi kinerja dari pihak BUMD yang mengelola RS Arun.

"Disamping itu, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan BPJS guna menindaklanjuti hal ini. Serta pastinya kami juga akan melakukan berbagai langkah lainnya dalam menjalankan fungsi kami di bagian pengawasan," paparnya.

Namun harus dipahani bersama, dewan tidak mungkin bekerja secara personal. Tapi secara kelembagaan. Sehingga pastinya harus ada tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh.

Tapi dipastikan kalau terkait minimnya PAD dari RS Arun, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah yang pasti sesuai kapasitas dan tupoksinya di lembaga dewan.

"Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih pada masyarakat, ternasuk dari MaTA, yang masih konsen dan masih sama-sama peduli untuk adanya perubahan besar Kota Lhokseumawe ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator MaTA, Alfian, menyatakan, pihaknya mempertanyakan kembali sikap DPRK Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap tata kelola adminitrasi dan keuangan pada rumah sakit Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe.

"Padahal hal ini besar, akan tetapi pihak DPRK nyaris tidak terdengar. Apa benar ke 25 anggota DPRK bisa disertir?

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved