Ketua DPRK Lhokseumawe: Kami Pastikan Terus Telusuri Persoalan Minimnya Setoran PAD dari RS Arun

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, memastikan kalau pihaknya sekarang ini masih terus menelusuri persoalan minimnya setoran PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Pernyataan ini dikeluarkan Ketua DPRK Lhokseumawe menjawab pernyataan dari Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mempertanyakan kembali tentang sikap DPRK Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap tata kelola administrasi dan keuangan pada rumah sakit Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe.

Ismail A Manaf, Jumat (30/4/2021), awalnya menyatakan, secara lembaga dewan, pihaknya memberi apresiasi atas masukan dan kritikan dari pihak LSM MaTA.

"Kami butuh semua elemen bisa terus ikut mengawal kinerja  dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sebagaimana diinginkan," katanya.

Namun saja, terkait pernyataan Koordintor MaTA, Alfian yang mempertanyakan apakah 25 dewan sudah distir?

"Kami pastikan itu tidak benar.

Malah untuk diketahui, persoalan minimnya PAD mencuat pertama dari hasil penelusuran yang dilakukan pihak dewan, dan langsung dilempar ke lpublik melalui media. Setelah itu baru muncul pendapat dari berbagai pihak, ternasuk dari MaTA. Artinya, semua pihak peduli tentang hal ini,"  katanya.

Lanjutnya, hasil temuan tersebut, pihak dewan juga sudah meminta walikota untuk mengevaluasi kinerja dari pihak BUMD yang mengelola RS Arun.

"Disamping itu, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan BPJS guna menindaklanjuti hal ini. Serta pastinya kami juga akan melakukan berbagai langkah lainnya dalam menjalankan fungsi kami di bagian pengawasan," paparnya.

Namun harus dipahani bersama, dewan tidak mungkin bekerja secara personal. Tapi secara kelembagaan. Sehingga pastinya harus ada tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh.

Tapi dipastikan kalau terkait minimnya PAD dari RS Arun, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah yang pasti sesuai kapasitas dan tupoksinya di lembaga dewan.

"Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih pada masyarakat, ternasuk dari MaTA, yang masih konsen dan masih sama-sama peduli untuk adanya perubahan besar Kota Lhokseumawe ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator MaTA, Alfian, menyatakan, pihaknya mempertanyakan kembali sikap DPRK Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap tata kelola adminitrasi dan keuangan pada rumah sakit Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe.

"Padahal hal ini besar, akan tetapi pihak DPRK nyaris tidak terdengar. Apa benar ke 25 anggota DPRK bisa disertir?

Karena publik selama ini menilai hampir tidak ada mareka (DPRK) menggunakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Publik di Kota Lhokseumawe dapat menilai terhadap kinerja DPRK yang sama sekali tidak berdaya dan ini menjadi penilaian warga terhadap keberadaan mareka," kata Alfian.

Seharusnya, lanjut Alfian, DPRK yang memiliki kewenangan mengambil langkah cepat dan tegas.

"Ini masak dibiarkan dan publik tidak dapat memberi toleransi atas apa yang sedang terjadi," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, Alfian juga sempat memberi pernyataan, pihaknya meragukan nilai PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola oleh PT Pembangunan Lhokseumawe, yakni hanya Rp 220 juta selama setahun.

Apalagi komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban oleh pihak rumah sakit

"Ada potensi kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Jadi untuk pembuktiannya, lanjut Alfian, sangat mudah. 

Karena Rumah Sakit Arun bekerja sama dengan BPJS.

Jadi yang perlu ditelusuri adalah, berapa klaem rumah sakit ke BPJS sejak bulan Januari sampai Desember 2020.

Kemudian berapa pendapatan lewat pasien jalur umum.

Jadi, pendapat Alfian,  ada dua langkah yang dapat segera dilakukan.

Pertama, dapat kiranya di telusuri oleh DPRK Lhokseumawe.

"Kami berharap ini ditindak lanjuti oleh DPRK secara serius. Selama ini kelembagaan DPRK kehilangan fungsi dan nyaris hampir tak terdengar terhadap fungsi pengawasan. DPRK bicara saja tidak cukup tanpa melakukan kewenangannya yang ada," tulisnya.

Jadi ini penting ditelusuri.

PAD salah satu sektor yang rawan untuk dikorupsi.

"Apalagi kami nilai, alasan yang dikemukakan oleh pihak PT Pembangunan Lhokseumawe tidak sangat relevan dengan keuntungan 900 juta rupiah selama 2020. Kebijakan mengeluarkan anggaran ke sektor lain dari PAD rumah sakit apakah sudah tepat? atau hanya untuk mengaburkan atau menutupi kebocoran yang terjadi. Patut diketahui,  Rumah Sakit Arun untuk menampung pasien juga memiliki kapasitasnya mencapai ratusan," paparnya.

Kemudian langkah yang kedua, Badan Pemeriksaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) untuk dapat melakukan audit forensik terhadap keuangan dan administrasi yang dijalankan selama ini.

Sehingga BUMD ini dapat berjalan secara sehat dan menjadi andalan PAD Kota Lhokseumawee.

"Seandainya nanti ditemukan kecurangan, maka pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ada kepastian hukum. Kemudian ada perbaikan terhadap tata kelola termasuk rekrutmen orang-orangnya," demikian Alfian.

Sedangkan pengurus PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) pada tahun 2020 mengaku hanya meraih keuntilungan mencapai Rp 900 juta, terutama dari unit usaha  Rumah Sakit Arun.

Namun dari pengakuan keuntungan Rp 900 juta, hanya Rp 220 juta yang distor untuk menjadi PAD Kota Lhokseumawe.

Padahal kepada perusahaan milik Pemko Lhokseumawe tersebut pada tahun 2020 ditargetkan mampu menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar.

Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe, Abdul Gani, Rabu (21/4/2021), menyebutkan, pada tahun 2020 pihaknya masih memiliki dua unit usaha.

Pertama, Rumah Sàkit Arun dan kedya dari jaringan gas rumah tangga.

Namun dari jaribgan gas, dia mengaku, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan besar.

Sedangkan total keuntungan  yang diraih perusahaan pada tahun 2020 sekitar Rp 900 juta.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lanjutnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerahkan Pasar Terpadu untuk dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Didasari hal tersebut, maka disolimpulkan, sebagian keuntungan tahun 2020 diinvestasi ke Pasar Terpadu.

"Makanya untuk PAD kita pun hanya setor 220 juta rupiah saja," pungkasnya.

Sedangkan pertama memvuat persoalan minimnua setiran PAD dari RS Arun diutarakan Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Dimana dirinya  menyoroti kinerja pihak pengelola Rumah Sakit Arun.

Terutama terkait minimnya penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020.

Ditargetkan Rp 1 miliar, distor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen.

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun dibawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan.

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai.

"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah, mengingat komponem biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma

Jadi  dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kalau kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh Walikota agar diketahui persis dimana letak persoalannya," kata Ismail.

Walikota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun agar target penerimaan daerah dapat benar-benar efektif dikumpulkan dan kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah.(*)

Baca juga: Ini Tips Menjawab Pertanyaan Klise, Terutama Saat Kumpul Lebaran, Termasuk saat Ditanya Kapan Nikah

Baca juga: Anak Bunuh Ayah Kandung dengan Sadis, Pelaku Potong Bagian Tubuh Korban dan Dimasukkan ke Baskom

Baca juga: Lagi, 10 Warga Bener Meriah Terkonfirmasi Positif Covid-19