Hindari Ledakan Kasus Seperti India, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro ll selama 14 hari,  mulai 4 - 17 Mei 2021. Tak hanya itu, cakupan wilayah juga kembali diperluas dengan penambahan lima wilayah. Dengan demikian, total wilayah yang menerapkan PPKM Mikro tahap ke 7 adalah 30 provinsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi dengan agenda “Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara virtual, Senin (3/5/2021).

“Dalam PPKM yang ke-7 ini, (cakupan wilayah) diperluas, ditambah 5 daerah, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat,” kata  Mendagri Muhammad Tito Karnavian .

Bercermin pada fenomena penyebaran kasus Covid-19 di India yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ritual keagamaan, Mendagri menekankan, situasi dan kondisi jelang Hari Raya Idul Fitri tak lantas mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membatasi mobilitas masyarakat.

“Dari tanggal 4 - 17 Mei di dalamnya terdapat Hari Raya Idul Fitri tanggal 13 (Mei), cuti bersama tanggal 12 (Mei), dan tanggal 15-16 (Mei)-nya hari libur (Sabtu-Minggu), maka ada potensi mudik, ini yang menjadi atensi dari Bapak Presiden,” tuturnya.

Selain menjelaskan soal aturan pembatasan selama PPKM mikro jilid 7 masih sama dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Mendagri juga meminta kerja sama kepala daerah dalam keserasian kebijakan dan narasi soal pelarangan mudik. “Dimohon kepala daerah memiliki narasi yang sama untuk meniadakan mudik,” tandasnya.(*)

Baca juga: Purnawirawan TNI di Aceh Jaya Jalani Vaksinasi Covid-19

Baca juga: VIDEO - Santap Sate dari Pengirim Misterius, Anak Pengemudi Ojol Tewas Keracunan

Baca juga: Sekda Haili Yoga: Hadapi Idul Fitri & Antisipasi Penyebaran Covid-19 Puskesmas, Jangan Sampai Kosong