Breaking News:

Berita Banda Aceh

Walhi Aceh Minta KLHK untuk Mencabut IUPHKm KSU Putera Selatan Kluet di Aceh Tenggara

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh, Muhammad Nur, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK....

For Serambinews.com
Inilah pembakaran lahan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Sekhakut, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.  

 
Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh, Muhammad Nur, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Koperasi Serba Usaha atau KSU Putera Selatan Kluet di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan SK.5649/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHKm) Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Putera Selatan Kluet di Kabupaten Aceh Tenggara, lemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Putera Selatan Kluet Seluas ± 6.090 hektare di Kawasan Hutan Lindung di Desa Sekhakut, Kecamatan Leuser Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

"Ditemukan banyak masalah terkait buruknya tata kelola areal kerja. Informasi dan telaah dokumen yang dilakukan WALHI Aceh terdapat bahwa lokasi Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada KSU Putera Selatan Kluet berada pada kawasan habitat gajah, Harimau Sumatera, dan orangutan," ujar Muhammad Nur kepada serambinews.com dalam rilisnya, Senin (3/5/2021).

Selain itu, Kata M Nur, untuk menuju ke lokasi HKm tidak memiliki jalan akses, sehingga harus melalui Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

WALHI Aceh menilai upaya pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu akan sulit dilakukan dan akan menimbulkan konflik satwa serta dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser, karena akses menuju lokasi Areal Kerja IUPHKm harus melalui Taman Nasional Gunung Leuser.

Menurut M Nur, kelompok yang sudah diberikan izin untuk mengelolaan kawasan hutan melanggar surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian, dimana proses pembersihan lahan dilakukan dengan cara pembakaran, hal ini bertentangan dengan dictum SK IUPHKm yang menyebutkan pemanfaatan hutan lindung melakukan aktifitas dengan metode pembakaran.

Selain itu didapatkan informasi bahwa anggota HKm mulai melakukan penebangan hutan, pembuatan jalan, perburuan satwa dan berencana mendirikan bangunan permanen.  

Berdarkan kondisi tersebut WALHI Aceh meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap IUPKHm tersebut sehingga aktifitas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat segera di hentikan guna mencegah kerusakan yang lebih parah," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur.(*)

Baca juga: TNI Gadungan Ditangkap, Sekap Wanita Asal Jakarta, Minta Uang Rp 50 Juta hingga Ancam Bunuh Korban

Baca juga: Alhamdulillah, THR ASN dan Honorer Kemenag Aceh Singkil Cair, Pegawai Pemkab Tunggu Penyaluran

Baca juga: Kim Jong Un Kian Beringas, Tembak Mati Pejabatnya Gegara Proyek tak Selesai

Baca juga: AS Gemetar Lihat Kapal Selam Nuklir China, Satu Rudal Balistiknya Bisa Bikin Lenyap Amerika

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved