Breaking News:

Warga Aceh Utara Demo PEMA

Puluhan warga dan mahasiswa dari Kabupaten Aceh Utara, Senin (3/5/2021), sekitar pukul 11.00 WIB berdemo di depan

Foto Dok Koalisi Peduli Migas Aceh Utara
Warga bersama mahasiswa dari Aceh Utara berdemo di Kantor PT Pembangunan Aceh (PEMA) di Banda Aceh, Senin (3/5/2021). 

LHOKSUKON – Puluhan warga dan mahasiswa dari Kabupaten Aceh Utara,  Senin (3/5/2021), sekitar pukul 11.00 WIB berdemo di depan Kantor PT Pembangunan Aceh (PEMA) di kawasan Lampineung, Banda Aceh. Aksi tersebut dilakukan setelah beberapa tuntutan mereka yang disampaikan dalam audiensi tak dipenuhi.

Puluhan warga bersama mahasiswa Aceh Utara sudah berada di Banda Aceh pada Minggu (2/5/2021) sore. Sebagian mereka tergabung dalam Koalisi Migas Aceh Utara yang terdiri 43 organisasi masyarakat. Lalu, pada Senin pagi, mereka mengadakan pertemuan untuk mendatangi kantor PEMA untuk menyampaikan beberapa hal.

Mereka awalnya diterima Manager PEMA, Indra dan tak lama kemudian juga dihadiri Direksi Hasballah. Dalam pertemuan itu, sejumlah perwakilan mempertanyakan kepada PEMA terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) yang berada di kawasan Blok B. Karena, setelah mendapat izin mengelola migas, PEMA tak melibatkan Aceh Utara sebagai pemilik wilayah dalam pengelolaan.

Namun, ternyata jawaban yang diberikan kedua pejabat tersebut membuat warga tiba-tiba langsung keluar dari ruangan. Padahal, pertemuan sudah berlangsung puluhan menit. Dua pejabat itu mengaku tak memiliki kewenangan untuk melibatkan Aceh Utara dalam pengelolaan Blok, karena kewenangan tersebut berada di tangan Gubernur Aceh.

“Karena itu, warga kemudian keluar dari ruangan tersebut sebab tak ada titik temu. Akibatnya, warga mengadakan aksi demo di depan kantor perusahaan tersebut,” ujar seorang perwakilan organisasi, Azhar kepada Serambi, Senin (3/5/2021). Ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada PEMA karena tak melibatkan Aceh Utara selaku pemilik wilayah.

Dalam Aksi itu, warga membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisikan kalimat protes terhadap Gubernur Aceh. Antara lain pernyataan pendemo. “Mana janjinya Bapak Gubernur Aceh???. Katanya BUMD Aceh Utara akan mengelola penuh BUMD. Kemudian, “Kami Koalisi peduli migas Aceh Utara menolak kehadiran PT PEMA di lokasi migas Blok B, sebelum BUMD di Aceh Utara dilibatkan dalam pengelolaannya.

Dalam kesempatan itu, Mukhtar juga membacakan pernyataan sikap. Pada intinya meminta kepada Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Kepala ESDM Aceh, Kepala BPMA, dan Direktur PT Pembangunan Aceh untuk segera menggandeng BUMD Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola migas Blok B.

“Kami dari koalisi peduli migas B akan menolak kehadiran PT PEMA atau mitra kerjanya di lokasi migas blok B sebelum BUMD Aceh Utara dilibatkan,” tegas Mukhtar. Setelah berdemo hampir dua jam, kemudian mereka membubarkan diri secara tertib.

Seperti diketahui, Blok B merupakan peninggalan Exxon Mobil tersebut berada dalam lima kecamatan di Aceh Utara yaitu, Kecamatan Syamtalira Aron (Cluster I), Nibong (Cluster II), Tanah Luas (Cluster III), Matangkuli (Cluster IV), dan Kecamatan Langkahan.

Sedangkan pipa pengelolaan migas tersebut juga melintasi tiga kecamatan lainnya yaitu Paya Bakong, Pirak Timu, dan juga Cot Girek.

Wilayah Migas tersebut setelah berakhir Exxon Mobil kemudian oleh dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE) anak perusahaan Pertamina. Namun, wilayah tersebut baru-baru ini diserahkan kepada Pemerintah Aceh melalui PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai kontraktor definitif yang tertuang dalam SK Menteri ESDM nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021.

Anggota Komisi V DPRA, Muslim Syamsuddin ST MAP dalam siaran pers yang diterima Serambi, menyebutkan, terpenting dalam pengelolaan Blok B hak untuk Kabupaten Aceh Utara sebagai wilayah yang menjadi objek pengelolaan Blok B, harus jelas diatur dalam kerjasama tersebut. “Bek sampek kreuh bhan keu ngoen bhan likot,” tegas Muslim. (jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved