Breaking News:

Korupsi

Pencegahan Korupsi Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Bisa Dilakukan dengan Aplikasi Bela Pengadaan

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah dalam pengadaan barang secara daring, sehingga lebih terbuka dan mudah dipantau.

Penulis: Subur Dani | Editor: Taufik Hidayat
Dok Humas
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, didampingi Kepala Inspektorat Aceh, mengikuti rapat Koordinasi perluasan pemanfaatan belanja langsung dalam rangka pencegahan korupsi sektor PBJ bersama Ketua KPK di Ruang Rapat Meuligoe Gubernur, Jumat 7/5/2021. 

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Bela (Belanja Langsung)  Pengadaan, dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan yang digelar secara virtual oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, (7/5/2021).

Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Gubernur dan Kepala UKPBJ Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun kegiatan tersebut diisi oleh tiga narasumber, yaitu Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pahala Nainggola dan  Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan sistem pemantauan menggunakan aplikasi Bela Pengadaan.

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengadaan barang secara daring, sehingga lebih terbuka dan mudah dipantau.

Bela Pengadaan merupakan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan sejumlah marketplace (pasar online) yang memudahkan belanja pemerintah di bawah Rp50 juta serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal.

“Dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kita meluncurkan program pemanfaatan teknologi untuk pengadaan barang. Karena pengadaan adalah area rawan korupsi yang senantiasa diawasi KPK selama KPK berdiri,” kata Kepala LKPP, Pahala Nainggola.

Baca juga: Pengamat Tanggapi WN China Masuk RI di Tengah Larangan Mudik: Persepsi Seolah Pemerintah Membebaskan

Baca juga: Sama-sama Terjaring di Pos Penyekatan, Ibu Dewan Lolos, Guru yang Hendak Ngajar Harus Putar Balik

Baca juga: Sama-sama Terjaring di Pos Penyekatan, Ibu Dewan Lolos, Guru yang Hendak Ngajar Harus Putar Balik

Oleh sebab itu, LKPP mendorong pemerintah daerah untuk mengaplikasikan pemanfaatan teknologi yang telah disediakan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan.

“Kita harapkan komitmen pemerintah daerah melaksanakan dan menggunakan pola yang disediakan presiden untuk pencegahan korupsi dan memajukan UMKM di daerah masing-masing," katanya.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, pencegahan korupsi merupakan aksi yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kehidupan negeri yang sejahtera dan bersih.

Baca juga: Ratusan Orang Terluka dalam Bentrokan Palestina-Israel di Masjid Al Aqsa, Ini Pemicunya

Baca juga: Peringatan Hari Thalassemia Sedunia: Mari Putus Mata Rantai Thalassemia

Namun demikian, aksi tersebut terkadang sulit diwujudkan karena kurangnya kesadaran dari pimpinan daerah.

Firli menilai, maraknya kasus korupsi tidak terlepas dari sistem yang buruk yang selama ini terus terjadi. Termasuk diantaranya sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini.

“Oleh karenanya, kita menghadirkan aplikasi Bela untuk pengadaan barang pemerintah daerah. Aplikasi ini akan membantu kita semua untuk terhindar dari praktek korupsi, karena sistem ini dipandu dengan mengedepankan teknologi informasi dan menjauhi transaksi fisik,” kata Firli.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved