Breaking News:

Berita Aceh Jaya

ASN di Aceh Jaya Dilarang Mudik Keluar Provinsi, Jika Melanggar Ini Sanksinya

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melarang seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) melakukan berpergian atau mudik keluar daerah Provinsi Aceh pada hari raya

SERAMBINEWS.COM/RISKI BINTANG
Bupati Aceh Jaya T Irfan TB 

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melarang seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) melakukan berpergian atau mudik keluar daerah Provinsi Aceh pada hari raya idul Fitri 1442 Hijrah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg.800/44S /2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah provinsi Aceh sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Surat Edaran yang ditanda tangani Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB menjelaskan, larangan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 dan menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 21/MENKO/PMK/111/2021 tanggal 31 Maret 202.

Baca juga: Malam Lebaran Dilarang Takbir Keliling di Aceh Jaya

Bupati Aceh Jaya menyampaikan, pegawai ASN dalam lingkup pemerintah Aceh Jaya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah Provinsi Aceh sejak 6-17 Mei 2021.

"Kecuali ASN yang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat penting, dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala SKPK," ujar Bupati Aceh Jaya.

Selain itu, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara, wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Istana Repot Luruskan Babi Panggang Dalam Pidato Jokowi, Menteri dan Jubir Presiden Beda Penjelasan

"Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak (physical distancing), Membatasi mobilitas dan interaksi, Testing atau pemeriksaan dini pada seseorang, Tracking atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19, dan melakukan Treatment atau perawatan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19," ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila kedapatan Pegawai Negeri Sipil Negara dalam lingkup pemerintah Aceh Jaya yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan diberikan hukuman disiplin.(*)

Baca juga: Mendagri Berharap Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 dari Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi

Penulis: Riski Bintang
Editor: Muhammad Hadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved