Arab Saudi Pastikan Gelar Ibadah Haji 2021
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya memastikan akan menggelar ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriyah
* Kemenag Siapkan Empat Skenario
JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya memastikan akan menggelar ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriyah. Dalam pengumumannya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan secara terbatas, dengan ‘kondisi khusus’ demi melindungi jemaah dari penyebaran Covid-19.
"Otoritas Kesehatan Kerajaan terus memantau situasi dan mengambil semua tindakan untuk memastikan keselamatan bagi semua," kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dikutip dari Arab News, Senin (10/5/2021).
Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Endang Jumali, kemarin, mengatakan, Arab Saudi belum memberi kepastian terkait nasib Indonesia dalam pemberangkatan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, Indonesia masih menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi. “Dalam pengumuman itu belum disebutkan teknis, baru 'keinginan kuat.' Makanya, bahasa yang digunakan 'Azam.' Kita menunggu saja," ujar Endang.
Menurut Endang, nasib yang sama juga dialami oleh negara-negara lain. Dikatakan, saat ini seluruh negara masih menunggu keputusan yang lebih teknis dari Pemerintah Arab Saudi. "Belum tahu, kan semua negara masih menunggu pengumuman lanjutan secara teknis dan mekanismenya," pungkas Endang.
Skenario Indonesia
Meski belum ada kepastian, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi, mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan, Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI juga sudah melakukan sejumlah persiapan.
“Kami juga sudah melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembahasan sudah mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR," jelas Khoirizi, kemarin.
Bahkan, menurutnya, Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada akhir Desember 2020 lalu, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, bahkan hingga 5 persen.
Khoirizi mengatakan, Kemenag bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait rencana operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Saudi dalam pengumumannya menyebutkan bahwa rencana operasional haji tahun ini akan diberitahukan di lain waktu. Kita akan segera koordinasikan terkait rencana operasionalnya," ucap Khoirizi.
Komisi VIII DPR RI menyambut baik keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. "Sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, Indonesia seharusnya diberikan kuota terbesar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Selain itu, katanya, Kemenag harus segera menanggapi pengumuman ini dengan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia.
Menurut Ace, yang harus menjadi prioritas tentu protokol kesehatan dan mengutamakan perlindungan kesehatan jamaah haji. Sebab, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi. "Pemerintah Indonesia juga harus terus melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi soal kuota haji, penyelenggaraan teknis haji terutama soal kesehatan para calon jamaah haji, dan aspek lain agar penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik meski di tengah masih adanya pandemi Covid-19," ujar Ace.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai kepastian ibadah haji tahun ini menjadi harapan baru di tengah kondisi Pandemi Covid-19 saat ini. ”Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua karena setidaknya ada harapan bahwa ibadah haji tahun ini dibuka. Apakah Indonesia akan dapat kuota atau tidak, tentu ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan lobi ke Arab Saudi. Bilamana kuota itu diberikan, apa yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet, tentu ini harus dikaji dan dipersiapkan secara mendalam oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” ujar Gus Ami--sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar. (tribun network/fahdi fahlevi/chaerul umam/vincentius jyestha/sam)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/shalat-di-masjid-nabawi-arab-saudi.jpg)