270 Ahli Waris Terima Santunan Banjir di Aceh Utara

Ringkasan Berita:

• Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan secara langsung santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir kepada 270 ahli waris di Aula Kantor Bupati Aceh Utara.
• Total santunan yang disalurkan yakni sebesar Rp 4.050.000.000
• Khusus di Kabupaten Aceh Utara, bantuan logistik yang telah disalurkan, yakni makanan siap saji 750 paket, makanan anak 760 paket, family kit 200 paket, kidswear 100 paket, sandang dewasa 200 paket, kasur 100 lembar, dan selimut 400 lembar.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan secara langsung santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir kepada 270 ahli waris di Aula Kantor Bupati Aceh Utara. Gus Ipul mengatakan, total santunan yang disalurkan yakni sebesar Rp 4.050.000.000. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan pascabencana banjir di Aceh Utara.

"Di sini menyerahkan secara langsung, sesuai arahan Presiden, santunan bagi keluarga yang meninggal dunia akibat bencana beberapa waktu yang lalu," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).

Santunan diberikan dalam bentuk uang tunai, yakni sebesar Rp 15 juta untuk korban meninggal dunia dan Rp 5 juta untuk korban luka berat. Hingga saat ini, total 836 jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Gus Ipul hadir di lokasi pukul 12.00 WIB. Kedatangannya disambut oleh pembacaan doa dan selawat. Suasana tampak tenang, seluruh peserta mendengarkan dengan seksama. Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memiliki mekanisme khusus. 

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama menanggulangi dampak bencana. Tahap pertama adalah kedaruratan dan evakuasi, yang dilakukan oleh petugas-petugas terlatih dari Basarnas, TNI, Polri, dan kader-kader terlatih lainnya.

"Di mana yang melakukan evakuasi itu adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang memang memiliki kemampuan khusus untuk mengevakuasi korban-korban bencana," jelas Gus Ipul.

Pada tahap ini, juga dibangun shelter atau posko pengungsian, serta pendistribusian bantuan logistik. Khusus di Kabupaten Aceh Utara, bantuan logistik yang telah disalurkan, yakni makanan siap saji 750 paket, makanan anak 760 paket, family kit 200 paket, kidswear 100 paket, sandang dewasa 200 paket, kasur 100 lembar, dan selimut 400 lembar.

Selanjutnya, juga tersalur tenda gulung 200 lembar, tenda keluarga 120 unit, tenda induk 1 unit, sandang anak 400 paket, penjernih air 2 unit, sembako 5.000 paket, peralatan ibadah 500 paket, dan beras reguler 2.000 kilogram.

"Biasanya dalam masa evakuasi ini, kemudian didukung dengan bantuan logistik, yang diperlukan oleh para pengungsi atau keluarga yang terdampak," ujarnya.

Di samping itu, Kemensos bekerja sama dengan berbagai pihak terkait juga mendirikan dapur umum. Di Aceh Utara berdiri satu dapur umum yang mampu memasak 6.000 porsi makanan siap saji per hari.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan selepas kedaruratan dan evakuasi, penanganan dilanjutkan pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi untuk memperbaiki dan membangun kembali sarana prasarana yang rusak. Pada tahap ini, berbagai instansi terlibat. Khusus untuk Kemensos, diberikan mandat atau tugas oleh Presiden untuk memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan oleh keluarga terdampak.

"Lalu sekarang apa yang kita (Kemensos) kerjakan? Yang kita kerjakan adalah menyalurkan santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia dan yang luka-luka," kata Gus Ipul.

Ke depan, setelah para korban bencana menempati Hunian Tetap (Huntap) atau Hunian Sementara (Huntara), Kemensos akan memberikan dukungan berupa bantuan perabotan rumah senilai Rp 3 juta per keluarga, kemudian bantuan jaminan hidup (jadup) senilai Rp 450 ribu per orang per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan.

Di samping itu, korban terdampak juga akan menerima bantuan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi senilai Rp 5 juta per keluarga. Semua bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengusulan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Wali Kota, kemudian penetapan daftar normatif melalui Forkopimda, dan validasi Mendagri selaku satgas rehabilitasi.

"Jadi Bapak dan Ibu sekalian, data-datanya kami terima dari Pemerintah Daerah, perlu waktu sedikit untuk verifikasi dan validasi," ungkapnya.