MaTA: Audit Inspektorat Pada PTPL Diduga Trik Menutupi Fakta Sebenarnya, BPKP Harus Turun Tangan

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, Rabu (12/5/2021), menilai, audit yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe diduga hanyalah trik untuk menutupi fakta yang terjadi.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe atau PTPL.

Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta dari yang ditargetkan Rp 1 miliar. 

Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM maupun mahasiswa.

Informasi terakhir dihimpun Serambinews.com, Inspektorat Kota Lhokseumawe mulai mengaudit PTPL. 

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, Rabu (12/5/2021), menilai, audit yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe diduga hanyalah trik untuk menutupi fakta yang terjadi.

Baca juga: Meski Punya Persenjataan Canggih, Israel Pernah Dibikin Malu Hamas Hanya dengan Foto Wanita Cantik

Baca juga: Roket Hamas Jebol Iron Dome Israel, Ternyata Peluncur Rudal Jenis yang Sama Juga Dimiliki TNI AD

Baca juga: Pembunuh Wanita Pemandu Karaoke di Kamar Kos Ditangkap, Korban Dihabisi Pelaku Usai Berhubungan

"Ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menelusuri terhadap kemana uang dari hasil pendapatan rumah sakit, Inspektorat kan di bawah Wali Kota. 

Jelas tidak independen dan hasilnya juga tidak akan menggambarkan fakta sebenarnya," tulis Alfian.

Alfian menduga ini sengaja diperintahkan untuk audit, supaya nantinya dari hasil audit tersebut menghasilkan kebenaran apa yang telah dijelaskan oleh para pihak selama ini ke publik. 

"Kalau memang Wali Kota mau serius, minta dong audit resmi ke BPKP dan DPRK nantinya kita berharap juga dapat melakukannya dengan meminta secara resmi ke BPKP," tegasnya.

MaTA sendiri juga sudah berkomunikasi dengan BPKP Aceh supaya dapat melakukan audit tertentu terhadap PAD Rumah Sakit Arun.

"Apa yang telah terjadi tidak dapat ditutupi dengan menggandeng inspektorat dan publik jelas tidak percaya.

MaTA sendiri akan mengawal persoalan ini sampai tuntas sehingga publik tidak dibohongi dan negara/daerah tidak merugi.

MaTA percaya dengan BPKP dalam urusan audit saat ini," paparnya.

Kembali dipastikan Alfian, DPRK Lhokseumawe  bila serius dalam hal ini, bisa juga segera menyurati BPKP untuk melakukan audit.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe, Azwar, kepada Seambinews.com, awalnya membenarkan kalau pihaknya mulai melakukan langkah untuk audit PDPL.

Sedangkan audit dilakukan sehubungan pihaknya telah mendapatkan perintah dari pimpinan.

Namun dipastikan, kalau audit yang dilakukan kali ini, secara menyeluruh.

Saat ditanya apakah audit ini sehubungan minimnya setoran PAD, Azwar, mengatakan, bisa saja mungkin. 

"Tapi kita pastinya yang kita lakukan audit secara menyeluruh," katanya.

Namun dipastikan juga, untuk saat ini, tahapan audit baru memasuki pengumpulan data yang dibutuhkan.

"Tahapan audit lanjutan kemungkinan baru dilakukan usai lebaran," pungkasnya.

Mencuat Pertama 

Mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola PDPL pada tahun 2020  berawal dari pernyataam Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Dimana ditargetkan Rp 1 miliar, namun PAD yang disetor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen. 

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. 

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. 

"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah, mengingat komponen biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma 

Jadi  dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kalau kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh Walikota agar diketahui persis dimana letak persoalannya," kata Ismail.

Walikota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun agar target penerimaan daerah dapat benar-benar efektif dikumpulkan dan kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah.

Jawaban PTPL

Sedangkan pengurus PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) pada tahun 2020 mengaku hanya meraih keuntungan mencapai Rp 900 juta, terutama dari unit usaha  Rumah Sakit Arun.

Namun dari pengakuan keuntungan Rp 900 juta, hanya Rp 220 juta yang disetor untuk menjadi PAD Kota Lhokseumawe.

Padahal kepada perusahaan milik Pemko Lhokseumawe tersebut pada tahun 2020 ditargetkan mampu menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar.

Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe, Abdul Gani, Rabu (21/4/2021), menyebutkan, pada tahun 2020 pihaknya masih memiliki dua unit usaha.

Pertama, Rumah Sàkit Arun dan kedua dari jaringan gas rumah tangga. 

Namun dari jaringan gas, dia mengaku, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan besar.

Sedangkan total keuntungan yang diraih perusahaan pada tahun 2020 sekitar Rp 900 juta.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lanjutnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerahkan Pasar Terpadu untuk dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Didasari hal tersebut, maka disolimpulkan, sebagian keuntungan tahun 2020 diinvestasi ke Pasar Terpadu.

"Makanya untuk PAD kita pun hanya setor 220 juta rupiah saja," pungkasnya. (*)