Pegawai KPK Disuruh Pilih Alquran atau Pancasila

Di antara pertanyaan yang ditanyakan itu apa?

Kalau saya tidak ada yang aneh-aneh ya. Saya yakin pengujinya juga tidak berani. Tapi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat rendah dan tidak berintegritas itu diajukan kepada officer-officer yang di bawah. Kebetulan saya dapat testimoni dari anak buah, tentang lepas jilbab, hasrat. Itu kebetulan anak buah saya. Bahkan disuruh pilih antara Alquran atau Pancasila. Bagaimana pertanyaan kok seperti itu? Itu testimoni yang saya dapat.

Siapa pewawancara atau pelaksana tes?

Ini juga suatu keanehan. Karena biasanya kalau konsultan profesional dan berintegritas saat kita masuk dipersilakan duduk, dia memperkenalkan diri dulu sebelum peserta ditanya identitasnya. Ini diminta nama dia nggak nyebut. Jadi seperti gelap. Kita nggak jelas, minta nomor handphone-nya nggak ada. Pewawancara orang-orang yang tidak mau diketahui identitasnya, tidak profesional banget.

Apakah anda mengenal mereka?

Tidak kenal. Tapi, saya yakin pewawancara saya bukan dari BKN. Orang di luar BKN.

Kira-kira menurut Anda, dari mana pewawancara itu berasal?

Kalau dari sisi jenis-jenis pertanyaan, mereka punya kompetensi intelijen. Orangnya cukup senior.

Ketika  diberi tahu tidak lolos TWK, apa Anda rasakan?

Kalau saya biasa saja. Tapi, prinsip saya begini, kebenaran tidak boleh takluk. Jadi kalau saya menyatakan saya di jalur kebenaran, maka saya akan tegak berdiri dan melawannya.

Ada rencana bertemu dengan para komisioner KPK?

Kemarin saya bersama 75 orang sudah menyampaikan surat resmi tentang keberatan. Itu pagi, sebelum Presiden pidato. Intinya, di antaranya adalah kami keberatan tentang apa yang diputuskan pimpinan dan kami mendesak untuk SK 652 tahun 2021 itu segera dicabut dengan berbagai pertimbangan. Sebanyak 75 orang sudah menyampaikan surat ke komisioner untuk cabut SK itu, karena SK itu tidak ada dasar hukumnya.

Menurut Anda, penting atau tidak, status pegawai KPK menjadi ASN?

Karena saya bekerja sebagai direktur kerja sama, saya banyak belajar ke Hongkong, China,  Inggris, ke Australia dan ke seluruh negara. Saya belajar, salah satu faktor terpenting untuk suksesnya peran lembaga antikorupsi itu adalah indepedensi. Indepedensi itu terkait dengan target, dari sisi rekrutmen, dari sisi menjalankan jabatan, dilindungi saat menjabat. Tentu perubahan menjadi ASN itu akan berpengaruh, khususnya terkait dengan indepedensi. Indepedensi itu adalah salah satu unsur penting supaya lembaga antikorupsi itu kuat.

Apa pengaruh buruk ketika pegawai KPK menjadi ASN?