Breaking News:

BPKS dan KBS Tandatangani MoU Integrasi Pengelolaan Pelabuhan

Pemerintah Aceh melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melakukan kerja sama

Editor: bakri
HUMAS BPPA
Kepala BPKS, Zulkarnain Iskandar (kanan) saat melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktur Utama PT KBS, Akbar Djohan (kiri), di Wisma Baja, Gedung Krakatau Steel, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021). 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melakukan kerja sama dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan kedua pihak di Wisma Baja, Gedung Krakatau Steel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

"Penandatanganan kerja sama ini dalam bentuk integrasi pengelolaan pelabuhan guna mewujudkan konektivitas global supply chain di Indonesia," kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, Kamis (27/5/2021).

Sebagai lembaga pemerintah non struktural, pengembangan Pelabuhan Sabang dan juga Pulau Aceh diharapkan dapat dioptimalkan secara baik. Hal itu tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam hal ini dari PT KBS, sebagai patner kerja BPKS.  "Melalui kerjasama antara BPKS dengan PT KBS, besar harapan kami agar Pelabuhan Bebas Sabang ini dapat mendongkrak perekonomian khususnya di Sabang, dan ekonomi secara nasional," sebutnya. 

Iskandar menjelaskan, terkait infrastruktur, BPKS hingga saat ini sudah mempersiapkan berbagai keperluan untuk kerjasama ini. Misalnya, pembangunan jalan raya dan dermaga. “Hingga saat ini, ada 3 pelabuhan yang sudah siap digunakan, pelabuhan kedatangan kapal, CT1, CT2 dan CT3, yang bisa menampung kapal 10ribu DWT. Selain kerja sama ini, kita juga membuka kesempatan kepada seluruh pihak terutama KBS untuk berinvestasi di bidang lain, seperti perhotelan, pelabuhan dan perikanan," jelasnya.

Dia juga berharap dari kolaborasi strategis yang dilakukan antara kedua pihak, maka kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat lebih terjaga, agar potensinya dapat dimanfaatakan dengan lebih maksimal demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. "Semoga kolaborasi ini dapat membawa dampak yang sangat positif baik bagi regional maupun nasional, khususnya bagi Sabang yang berada di jalur distribusi logistik internasional. Kami percaya kolaborasi itu cocok-cocokan seperti jodoh, dan kami merasa jodoh dengan KBS, baik secara visi serta kompetensi," sebut Iskandar. 

Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Akbar Djohan mengatakan, sektor kemaritiman Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional jika potensinya dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, sampai swasta. "Ini merupakan langkah strategis kecil dengan falsafah kolaboratif, dengan harapan dapat menciptakan konektivitas pelabuhan curah di Indonesia. Untuk itu PT KBS melakukan MoU dengan BPKS untuk bersama mempersiapkan Indonesia menjadi poros maritim dunia," sebut Akbar. 

Akbar menambahkan bahwa dirinya ingin mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain bersama BPKS, pihaknya juga menjalin kolaborasi bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI). 

Penandatanganan MoU antara PT KBS dengan BPKS turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (Kemenko Marves), Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association(INSA), Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), serta perwakilan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).(una)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved