Rusia Bangun Pangkalan Angkatan Laut, Sudan Nilai Berbahaya, Harus Ditinjau Ulang

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Pemerintah Sudan akan segera menyetujui pembangunan Pangkalan Angkatan Laut Rusia.

Tetapi, Sudan sedang meninjau kesepakatan yang dinegosiasikan oleh orang kuatnya yang digulingkan bersama Rusia.

Sehingga, memungkinkan pembangunan Pangkalan AL Rusia.

Setelah beberapa klausul ditemukan yang dinilai berbahaya, kata seorang pejabat tinggi militer.

Dilansir AFP, Rabu (2/6/2021), selama beberapa dekade, Sudan secara militer bergantung pada Rusia.

Karena sanksi yang melumpuhkan yang dijatuhkan oleh Washington terhadap pemerintah presiden yang digulingkan Omar Al-Bashir.

Baca juga: Pengadilan Sudan Hukum Mati Seorang Perwira, Terbukti Membunuh Demonstran pada 2019

Tetapi sejak penggulingannya pada 2019, Sudan telah bergerak lebih dekat ke Amerika Serikat yang menghapus Khartoum dari daftar hitamnya yang melumpuhkan tahun lalu.

"Kesepakatan ini ditandatangani di bawah mantan Pemerintah Keselamatan Nasional," kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Mohamed Othman Al-Hussein.

Dia mengatakan pembicaraan untuk meninjau kesepakatan untuk melayani kepentingan Sudan telah diadakan dengan delegasi Rusia yang berkunjung pekan lalu.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pembicaraan dengan Bashir pada 2017 tentang pendirian pangkalan Angkatan Laut di Port Sudan, pantai Laut Merah Sudan.

Tidak ada pengumuman yang dibuat oleh pihak Sudan.

Tetapi Rusia mengatakan telah menandatangani perjanjian 25 tahun dengan Sudan pada Desember 2020 untuk membangun dan mengoperasikan pangkalan itu.

Berdasarkan kesepakatan itu, Angkatan Laut Rusia diizinkan untuk menyimpan hingga empat kapal sekaligus di pangkalan itu, termasuk kapal bertenaga nuklir.

Pangkalan itu akan dikelola oleh hingga 300 personel militer dan sipil.

Rusia mengatakan akan memiliki hak untuk mengangkut senjata, amunisi dan peralatan.

Melalui pelabuhan dan bandara Sudan yang diperlukan agar pangkalan angkatan laut berfungsi.

Dalam beberapa bulan terakhir, media Sudan telah melaporkan Khartoum telah menangguhkan perjanjian.

Bahkan, menuntut Moskow menghapus peralatan yang sudah terpasang di Port Sudan.

Baca juga: Tentara Ethiopia Hancurkan Pemberontak Tigray dari Sudan

Pada April 2021, Kedutaan Rusia membantah laporan yang mengatakan mereka tidak sesuai dengan kenyataan/

Dikatakan, Moskow telah menerima tidak ada pemberitahuan dari Khartoum mengenai hal itu.

Kepala Angkatan Bersenjata Sudan mengatakan kesepakatan itu mencakup klausul yang agak berbahaya bagi negara, sehingga harus ditinjau ulang.

"Selama kesepakatan ini belum ... diratifikasi, maka kami memiliki kebebasan untuk membahasnya," katanya.

Di bawah konstitusi transisi Sudan, perjanjian internasional biasanya akan diratifikasi oleh dewan legislatif, yang belum dibentuk.

Sejak Agustus 2019, Sudan dipimpin oleh pemerintahan transisi yang berusaha mengakhiri isolasi internasional negara itu.

Pemerintah telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat.

Pada Desember 2020, Washington menghapus Khartoum sebagai negara sponsor terorisme.

Pada Maret 2021, sebuah kapal perang AS mengunjungi Port Sudan.

Baca juga: Menteri Kebudayaan dan Informasi Sudan Kunjungi Arab Saudi

Sebuah langkah yang menyoroti kesediaan militer AS untuk memperkuat kemitraan baru dengan angkatan bersenjata Sudan.

Kapal perusak berpeluru kendali USS Winston S. Churchill berlabuh tak lama setelah fregat Rusia Laksamana Grigorovich tiba di pelabuhan.

"Kami telah mulai memulihkan hubungan militer kami dengan AS," kata Hussein.

"Amerika masih meraba-raba jalan mereka setelah boikot yang lama ... tapi kami terbuka untuk kerja sama,," katanya.(*)