Tandatangani Komitmen Bersama Dengan BPKP, Ini Harapan Bupati Aceh Barat

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh lakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) keuangan dan pembangunan tingkat Aceh bersama dengan seluruh kepala daerah se-provinsi Aceh.

Kegiatan tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan seluruh bupati, wali kota dan inspektorat se-Provinsi Aceh dengan BPKP dan BPK Provinsi Aceh tentang komitmen bersama rencana aksi pengawasan tahun 2021, yang dilaksanaka

n di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu, (2/6/2021) yang disaksikan oleh Gubernur.

Rakorwasin ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perencanaan yang berkualitas untuk mewujudkan Aceh terbebas dari Korupsi dan kemiskinan.

Bupati Aceh Barat Ramli MS, Rabu (2/6/2021) mengatakan, bahwa kesepakatan bersama ini dilakukan bersama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, mengingat Perwakilan BPKP Provinsi Aceh memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset dan kinerja daerah, sistem pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan pengawasan dan kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Ia menjelaskan, bahwa tujuan dari perjanjian kerjasama itu guna mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Arab Saudi Perketat Polusi Suara, Pelanggar Bisa Dihukum dan Denda

Baca juga: Pria Ini Bakar Sate di Knalpot Lamborghini, Mesin Keluar Asap hingga Habis Rp 1 Miliar Perbaiki

Baca juga: Kilang Minyak Iran Terbakar, Puluhan Orang Terluka, Termasuk Petugas Pemadam Kebakaran

Baca juga: Teman Jadi Pelakor, Istri Sah Gerebek Suami Tanpa Celana di Hotel, Jambak Rabut Wanita Selingkuhan

Saat penandatanganan kesepakatan bersama ini, Ramli MS mengharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh dapat memberikan asistensi dan bimbingan dalam rangka melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu juga pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah, dan aset daerah serta sistem pengelolaan keuangan desa.

Berikut penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah, pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, penyelenggaraan pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah.(*)