Breaking News:

Berita Aceh Utara

Elemen Sipil Sampaikan 9 Rekomendasi kepada Pemerintah Terkait Penanganan Rohingya, Ini Isinya 

Menurut penerjemah dari IOM, Abu Ahmad, semua warga Rohingya  tersebut terdaftar sebagai pengungsi di kamp pengungsian Bangladesh. 

Penulis: Jafaruddin | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Manager Program Yayasan Geutanyoe, Iskandar Dewantara 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Koalisi organisasi masyarakat sipil mengapresiasi penyelenggaraan tes Covid-19 kepada pengungsi Rohingya yang diselenggarakan secara koordinatif dan kolaboratif antara lembaga internasional dan Dinas Kesehatan setempat.

 Diberitakan sebelumnya, sebanyak 81 etnis rohingya yang diduga kabur dari kamp pengungsi Bangladesh terdampar di pesisir Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (4/62021).

Kemudian, Pemkab Aceh Timur melalui petugas dinas kesehatan (Dinkes) setempat, sejak Jumat (4/6/2021) malam, sudah melakukan rapid test antigen terhadap 81 warga Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman, Gampong Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. 

Menurut penerjemah dari IOM, Abu Ahmad, semua warga Rohingya  tersebut terdaftar sebagai pengungsi di kamp pengungsian Bangladesh. 

“Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN menyatakan bahwa Indonesia memiliki pendekatan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi dan kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB,” ujar Manager Program Yayasan Geutanyoe, Iskandar dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Minggu (6/6/2021). 

Baca juga: VIDEO - Viral Walau Masih Balita, Bocah Ini lihai Senam Bareng Ibu-ibu

Baca juga: VIDEO Fenomena Air Laut Terbelah Menjadi Dua Warna di Aceh Singkil

Baca juga: Aceh Tamiang Catat Lima Kasus Baru Covid-19, 13 Warga Terpapar Virus Corona Pilih Isolasi Mandiri

Karena itu, kata Iskandar, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1.   Mendukung penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam merespon pengungsi dengan salah satunya tidak menolak atau mendorong kembali para pengungsi tersebut kembali ke laut karena akan mengingkari tanggung jawab dalam penghormatan prinsip non-refoulement dan respon kemanusiaan.

2.   Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk membawa pengungsi Rohingya ke penampungan. Hal ini termasuk merealisasikan Pasal 40 mengenai Pendanaan agar respon kemanusiaan dapat terlaksana sesuai dengan kedaruratan.

3.   Mengkoordinasikan dan menyediakan ruang kolaborasi bagi penanganan pengungsi bersama dengan organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan warga lokal terkait kebutuhan dasar yang mendesak termasuk makanan, kesehatan, pemulihan aspek psikologis, dan perlindungan utamanya bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved