Breaking News:

Kasus 49 Keuchik Naik ke Tingkat Penyidikan

Kejari Pidie menaikkan status kasus Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2015 hingga 2019 ke tingkat penyidikan

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Kajari Pidie, Gembong Priyanto 

SIGLI - Kejari Pidie menaikkan status kasus Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2015 hingga 2019 ke tingkat penyidikan. Di mana kasus itu diduga melibatkan 49 keuchik di Kecamatan Indrajaya, Pidie.

Kajari Pidie, Gembong Priyanto SH MHum melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Naungan Harahap kepada Serambi, Senin (7/6/2021) mengatakan, pengusutan kasus keterlibatan 49 keuchik di Kecamatan Indrajaya sudah ditingkatkan ke penyidikan.

Peningkatan kasus tersebut setelah waktu penyelidikan terhadap pemeriksaan saksi ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Di mana, keuchik diduga membayar pihak ketiga untuk pembuatan dokumen RAPBG dengan menggunakan dana gampong telah dilakukan sejak tahun 2015. 

Menurutnya, anggaran untuk pembayaran pembuatan RAPBG tersebut diambil dari dana gampong. Jumlah pembayaran untuk pembuatan RAPBG bervariasi. " Jadi, tidak boleh membayar pihak ketiga menggunakan APBG. Ini tindakan melawan hukum menggunakan APBG untuk pembuatan RAPBG," sebutnya.

Dikatakan, Kejari Pidie akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk menghitung kerugian negara terhadap 49 gampong di Kecamatan Indrajaya. Sehingga, nantinya akan terbukti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sebab, dana gampong tidak boleh membayar pihak ketiga untuk membuat APBG. "Dalam waktu dekat ini, kita akan menyerahkan berkas kasus itu ke BPKP untuk dilakukan perhitungan kerugian negara," jelasnya.

Ia menyebutkan, jaksa sudah memeriksa 49 keuchik di Kecamatan Indrajaya sebagai saksi. Namun, sebagian keuchik ada yang sudah meninggal, sehingga yang diperiksa sekdesnya. Kecuali itu, Camat Indrajaya telah dimintai keterangan terkait kasus diupahnya dana gampong. 

"Kecuali Camat Indrajaya yang lama belum bisa diminta keterangan, sebab yang bersangkutan masih mengalami stroke. Kita juga telah meminta keterangan pihak ketiga yang membuat RAPBG," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kisaran ongkos untuk jasa pembuatan dokuman RAPBG, RAB pekerjaan konstruksi, RAB biaya pengawasan pekerjaan konstruksi, dan LPJ gampong antara Rp 20 hingga 30 juta per gampong.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pidie, Naungan Harahap menjelaskan, kasus pembuatan RAPBG yang diduga melibatkan 49 keuchik di Indrajaya akan dituntaskan pada tahun ini. Namun, jika ada yang menjadi DPO, tentunya kasus tersebut akan tidak selesai semuanya bila diproses secara hukum.

" Kita komit kasus itu akan selesai pada tahun ini, mengingat semua saksi telah diperiksa. Tinggal lagi sekarang perhitungan anggaran yang dilakukan BPKP," jelasnya.

Dikatakan, jika perhitungan kerugian negara sudah ada dari BPKP, maka akan memudahkan jaksa meningkatkan kasus tersebut ke tahap selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.(naz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved