Breaking News:

Berita Jakarta

Pejabat Aceh ‘Diundang’ KPK, Ghazali Abbas Sentil Penanganan Kasus Dana Hibah Rp 650 M untuk Eks GAM

Tokoh Aceh, Ghazali Abbas Adan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memupus kesan tebang pilih saat memeriksa dua pejabat teras Aceh.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Saifullah
SERAMBI/M NAZAR
Mantan Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Aceh, Ghazali Abbas Adan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memupus kesan tebang pilih saat memeriksa dua pejabat teras Aceh, belum lama ini.

"Menurut saya bahwa kerja KPK memeriksa dua pejabat Aceh itu adalah normal saja. Dan itu menunjukkan mereka tidak tebang pilih," kata Ghazali Abbas.

Ia setuju dengan pernyataan salah seorang anggota DPRA yang meminta KPK tidak tebang pilih mengusut korupsi di Aceh.

“Tidak  melakukan tebang pilih adalah konsekuensi logis dari profesionalitas kerja KPK,” ujarnya.

“Apabila sebaliknya, yakni jika ada indakasi tebang pilih, berarti kinerja KPK itu amatiran,” tukas dia.

Baca juga: Pendaftaran Penerimaan CPNS dan PPPK Aceh Singkil Ditunda, Penyebabnya Gara-gara Hal Ini

Baca juga: Miss Teen Aceh Bertolak ke Padang untuk Kompetisi Tingkat Nasional, Ayo Dukung jadi Juara Favorit

Baca juga: Hirup Udara Bebas, Jerinx SID Langsung Gelar Upacara Melukat atau Pembersihan Diri

“Ini tentu tidak sesuai dengan semangat kehadiran KPK, apalagi KPK mendapat anggaran yang cukup dari negara dalam melaksanakan tupoksinya itu,” ulas mantan Senator Aceh ini.

Menurut Ghazali, sebagai wujud profesionalitas,KPK juga harus memeriksa penggunaan dana hibah bersumber dari APBA dengan nomenklatur untuk pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM.

Pasalnya, sebut Ghazali, dana untuk pemberdayaan mantan kombatan GAM itu jumlah sangat fantastis, yakni mencapai Rp 650 miliar. 

Sampai saat ini, terang dia, masih misterius penyaluran dana tersebut, termasuk penerima dan pertanggungjawaban dana hibah itu.

"Inspektorat yang bertugas mengaudit harus bisa menelusuri apakah dana Rp 650 miliar itu sudah dikelola sesuai dengan nomenklatur peruntukannya,” urainya.

Baca juga: Bentuk Eco Wisata, Danrem 011/LW Tabur 10 Ribu Bibit Ikan di Asrama Cunda Lhokseumawe

Baca juga: Oknum Guru Ngaji Cabuli 5 Muridnya yang Masih Berusia 8 Tahun, Korban Merasakan Perih saat Pipis

Baca juga: 3.480 Warga Pidie Telah Divaksin Covid-19, Ini Jumlah ASN Disuntik

“Sekali lagi, saya minta untuk tidak tebang dipilih karena sudah teramat sering secara terbuka melalui media massa saya minta untuk diusut tuntas dan transparan,” tegas Ghazali.

“Tetapi sepengetahuan saya, belum dilakukan sebagaimana kasus-kasus pengelolaan keungan negara oleh pihak-pihak lain yang begitu berani, semangat, dan transparan di Aceh,” tukasnya. 

Senafas dengan anggota DPRA yg minta KPK tak tebang pilih, ucap Ghazali, ia meminta kepada semua instrumen negara, baik Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, Inspektotarat dan KPK, untuk mengusutnya agar tidak terkesan tebang pilih kasus.

"Artinya kasus dana hibah 650 miliar itu harus diungkap dan diusut," demikian penegasan mantan anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved