Yasonna Laoly Minta Polemik TWK Tak Diperpanjang, Kalau Tidak Sepakat Silakan Uji ke Pengadilan 

SERAMBINEWS.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly angkat bicara soal polemik terkait penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yasonna menyarankan bagi yang tak sepakat soal TWK untuk menempuh jalur pengadilan.  

Sebab menurutnya tak perlu debat ini diperpanjang kembali.

"Kalau enggak sepakat ya uji saja di pengadilan Pak, untuk apa berdebat panjang-panjang kita ini negara hukum. Jadi diuji ke pengadilan saja, daripada ribut politiknya, capek, diuji aja di pengadilan," ujar Yasonna, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Di sisi lain, Yasonna juga menjawab usulan dari anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman terkait perlunya TWK bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil yang ada di Kemenkumham telah mengikuti TWK.

TWK itu dilakukan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Namun, TWK tersebut dikatakan Yasonna berbeda dengan TWK yang diikuti pegawai KPK.

Sebab TWK di KPK merupakan syarat alih status pegawai, dan bukannya seleksi CPNS.

"Kalau pegawai negeri memang harus ada TWK-nya tapi dalam bentuk tes ASN, (tes) kompetensi dasar. Di situ ada tes intelijen umum, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes karakteristik, ada Pak," tandas Yasonna.

Karni Ilyas Heran Novel Baswedan Alumni Akpol tak Lulus TWK

Kejanggalan sejumlah pertanyaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK terbongkar dalam perbincangan penyidik KPK Novel Baswedan dengan jurnalis senior Karni Ilyas.

Kepada Karni Ilyas, isi dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tim penguji yang menyerang ranah pribadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibeberkan oleh Novel Baswedan.

Ternyata hal itu bukan sekedar isu.

Pertanyaan yang justru dinilai menyinggung SARA dan nilai-nilai keberagaman, akhirnya dibeberkan ke publik terkait drama di balik tidak lulusnya 75 pegawai KPK.