Berita Pidie
Rapat Disepakati E-Warung Dievaluasi, Ternyata Salurkan Buah Busuk Hingga Sayur tak Segar
"Kami sering menemukan ada kios E-Warung menyalurkan buah busuk dan sayur tak segar. Saat warga protes, justru pemilik menyatakan jangan banyak protes
Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
"Kami sering menemukan ada kios E-Warung menyalurkan buah busuk dan sayur tak segar. Saat warga protes, justru pemilik menyatakan jangan banyak protes, barang ini bantuan pemerintah," kata seorang wanita dalam rapat dengan Komisi IV DPRK Pidie, Sabtu (19/6/2021).
Laporan Muhammad Nazar I Pidie
SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Rapat Komisi IV DPRK Pidie bersama Pemkab, bank, dan warga disepakati kios E-Warung harus dievaluasi.
Rapat tersebut digelar di gedung DPRK Pidie, Sabtu (19/6/2021).
Sebab, adanya kios E-Warung ditemukan warga menyalurkan buah busuk hingga sayur tidak segar kepada warga miskin sebagai keluarga penerima mamfaat (KPM) dari program bansos E-Warung.
Bantuan non tunai itu diharapkan, dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sehingga generasi selanjutnya mampu keluar dari perangkap kemiskinan.
"Kami sering menemukan ada kios E-Warung menyalurkan buah busuk dan sayur tak segar. Saat warga protes, justru pemilik menyatakan jangan banyak protes, barang ini bantuan pemerintah," kata seorang wanita dalam rapat dengan Komisi IV DPRK Pidie, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Yenny Wahid Berguyon: Dulu Mas Kawin Sapi, Kalau Sekarang Mungkin Kripto, Soal Halal-Haram Kripto?
Dalam rapat itu hadir Wakil DPRK Pidie, Fadli A Hamid SE, Ketua Komis IV DPRK Pidie, T Mirza Jamil bersama anggotanya. Lalu, Sekda Pidie, H Idhami, Kepala Dinas Sosial Pidie, Muslim, bank, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan sejumlah warga.
Enam poin disepakati dalam rapat itu antara lain, kios E-Warung dievaluasi, data kios E-Warung dilaporkan ke dewan, penerima E-Warung tepat sasaran dan TKSK dipecat jika terindikasi bermain dalam penyaluran sembako.
Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A Hamid, mengatakan, sosialiasi TKSK terhadap warga sangat lemah.
Sehingga banyak terjadi masalah dalam penyaluran bansos non tunai.
Menurutnya, meski TKSK tidak mengawasi 24 jam, tapi TKSK harus melakukan pengawasan secara khusus.
Sehingga sembako yang digratiskan pemerintah, betul-betul sesuai list dalam E-Warung.
"Bank juga harus mengawasi penyaluran sembako setara Rp 200.000 itu. Sehingga warga tidak terzalimi," jelasnya.
