Breaking News:

Berita Aceh Utara

Sorot Putusan PN, Mahasiswa Minta PT Bebaskan Nelayan Aceh yang Tolong Rohingya di Tengah Laut 

“Kami berharap dapat membebaskan nelayan dari kasus tersebut tanpa syarat, jika tidak dibebaskan maka kami akan melakukan aksi nantinya,”

Penulis: Jafaruddin | Editor: Nurul Hayati
Foto Kejari Aceh Utara
Terdakwa nelayan Aceh Utara yang menjemput warga Rohingya dengan menggunakan kapal motor di tengah laut. 

“Kami berharap dapat membebaskan nelayan dari kasus tersebut tanpa syarat, jika tidak dibebaskan maka kami akan melakukan aksi nantinya,” pungkas Bukhari.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh (DPM Unimal) menyorot putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara yang menghukum tiga nelayan Aceh yang menjemput warga etnis Rohingya. 

Karena itu, DPM Unimal meminta agar Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, nantinya dapat membebaskan nelayan yang sudah menolong warga Rohingya pada tahun 2020 lalu setelah menerima berkas banding. 

Karena terdakwa sudah mengajukan banding dalam kasus itu melalui pengacaranya, Indra Kusmiran SH, pada Jumat (18/6/2021) ke Pengadilan Negeri Lhoksukon. 

Diberitakan sebelumnya, majelis Hakim PN Lhoksukon, Aceh Utara dua hari lalu, Senin (14/6/2021), menggelar sidang kasus menjemputpuluhan warga etnis Rohingya di tengah laut pada Tahun 2020, agenda pembacaan amar putusan terhadap tiga terdakwa. 

Masing-masing, Faisal Afrizal (43), nelayan asal Desa Matang Bayu, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. 

Kemudian, Abdul Aziz (31) warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur dan Afrizal (26) warga Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. 

Baca juga: Varian Delta Dinilai Lebih Berbahaya, IDI Ingatkan Orang Berusia Muda untuk Mewaspadainya

Hakim menyatakan, terdakwa melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian JunctoPasal 55 KUHPidana.

Tiga terdakwa dalam kasus itu dihukum masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsidair satu bulan kurungan. 

“Menjadi tanda tanya besar, apakah Majelis hakim PN Lhoksukon(yang menangani perkara) tidak punya hati nurani,” ujar Ketua DPM Unimal Bukhari dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Sabtu (19/6/2021). 

Menurut Ketua DPM Unimal Majelis, hakim seharusnya menjadikan hukum yang adil untuk keseimbangan negara ini,bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk menghukum rakyatnya sendiri.

“Nelayan yang menolong warga Rohingya seharusnya kita apresiasi, karena mengingat arti sebuah kemanusiaan untuk menolong sesama,” kata Bukhari. 

“Kami berharap dapat membebaskan nelayan dari kasus tersebut tanpa syarat, jika tidak dibebaskan maka kami akan melakukan aksi nantinya,” pungkas Bukhari. (*) 

Baca juga: Waspada! Kenali Pemicu Serangan Jantung saat Olahraga Beserta Cirinya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved