Breaking News:

WHO Minta Indonesia Berlakukan PSBB Ketat, Akhir Juni Diprediksi Puncak Kasus Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) meminta pemerintah Indonesia segera melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) mengingat pertambahan

Editor: bakri
ANTARA/GALIH PRADIPTA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pasukan saat Apel Gelar Pasukan Pengetatan PPKM Mikro wilayah DKI Jakarta di kawasan Monas 

Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) meminta pemerintah Indonesia segera melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) mengingat pertambahan kasus positif covid-19 yang melonjak drastis. “Dengan meningkatnya penularan karena variant of concern (yang perlu diwaspadai), diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi,” kata WHO dalam laporan situasinya, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat(18/6/2021).

Indonesia mendeteksi tiga varian baru virus corona yang masuk kategori variant of concern. Termasuk, varian Delta yang sangat menular dan ditemukan pertama kali di India.

Melansir data Satgas Covid-19, pada Kamis ada tambahan 12.624 kasus baru virus corona di Indonesia. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak 30 Januari lalu, yang saat itu mencatat 14.518, rekor tertinggi sejak pandemi.

Tambahan kasus baru itu mengantarkan total infeksi virus corona di Indonesia menjadi 1.950.276, tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Mengacu data WHO, sepanjang pekan lalu, jumlah kasus di Indonesia mencapai 55.320. Angka itu melonjak 37% dibanding kasus pekan sebelumnya sebanyak 40.280.

Kondisi ini membawa Indonesia masuk 10 besar negara dengan kasus tertinggi pada minggu kedua Juni 2021. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-8.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengambil langkah tegas seiring semakin meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 tiap hari. Charles meminta pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Angka penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mecetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021)," ujar Charles.

Charles juga mengungkap bahwa angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) fasilitas kesehatan di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yakni 60%. "Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?" kata dia.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga menyoroti fakta di lapangan, dimana tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata. Charles merujuk kepada antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, lanjutnya, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terhingga tiap harinya.

Mutlak diperlukan

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pembatasan sosial sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini. Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total. 

"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan Covid-19 yang maksimal, efektif serta efisien. Seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa puncak kasus Covid-19 di Tanah Air diprediksikan terjadi pada akhir Juni ini. "Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik. Karena itu, kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Apalagi, kemarin ada tambahan 12.624 kasus baru COVID-19," ujarnya.

Kemudian langkah kedua setelah melakukan pembatasan sosial adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur ata test and tracing. Ketiga, melihat kasus sudah tinggi maka perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer.

Keempat, perlu kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update. Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak. Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap atau evidence-based decision making process.

Langkah kelima, pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal. Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat. Tetapi jelas vaksinasi berperan penting dalam pengendalian pandemi.

Harus diingat dalam menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (‘Herd Immunity’) maka tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin. Jika angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun misalnya karena varian baru, maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh  kekebalan komunal (‘Herds Immunity’). "Jadi dalam situasi sekarang maka angka sasaran vaksinasi mungkin perlu dihitung ulang," ujarnya.(Tribun Network/fik/channel news asia/rin/wly)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved