Breaking News:

Walhi Dorong Pembentukan Tim Pengawas Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendorong Pemerintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan terhadap pelaku usaha

Editor: bakri
For Serambinews.com
Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur SH 

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendorong Pemerintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, sosial dan HAM yang sudah di Amdal/UPL-UKL.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka menjadi ruang baru bagi pemerhati lingkungan hidup untuk memberikan masukan atau saran secara substansi terhadap dokumen amdal yang sudah mulai batasi.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur SH menyampaikan, dalam Pasal 24 ayat (2), uji kelayakan lingkungan hidup hanya dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Sedangkan tim uji kelayakan lingkungan hidup di ayat (2) juga ditegaskan bahwa unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.

Sedangkan partisipasi pemerhati lingkungan hidup untuk memberikan penilaian terhadap dokumen Amdal  sudah tidak ada lagi. Menurutnya, tentu hal ini berbahaya bagi kondisi lingkungan hidup di masa depan, karena daya kritik dan saran akan dikuasai oleh pengusaha bersama pemerintah saja.

“Pertanyaan mendasar kepada pemerintah pusat yang akan menguasai seluruh pembahasan amdal di masa depan, apakah mampu memahami kondisi wilayah kegiatan yang dibahas dan bagaiman fungsi kontrol daerah ketika amdal dan izin lingkungan diterbitkan oleh pemerintah pusat selaku penguasa seluruh dokumen Amdal/UKL-UPL,” ujar M Nur.

Dia melanjutkan, sebagaimana yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa ada pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Akan tetapi ruang memberikan penilaian secara substansi mulai dibatasi pada tim uji kelayakan lingkungan yang sudah bersertifikasi oleh pemerintah pusat.

Untuk itu WALHI Aceh mendorong Pemerintah Aceh melalui lembaga teknis DLHK Aceh dapat menginisiasi terbentuknya Tim Pengawasan Lingkungan Terpadu yang melibatkan seluruh pihak. Sehingga efektivitas pengelolaan lingkungan di Aceh dapat meningkat dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan melalui jalur ligitasi maupun nonlitigasi terus dilakukan sekalipun kebijakan pemerintah pusat makin ngaur saja.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved