HUT Ke-47 Aceh Tenggara Diperingati di Gedung DPRK, Semua Memakai Baju Adat Ragam Daerah

Uniknya dalam peringatan HUT Ke-47 Aceh Tenggara ini, para pejabat di daerah dijuluki Sepakat Segenap itu memakai pakaian adat daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Peringatan hari jadi atau HUT Ke-47 Aceh Tenggara diperingati di Gedung DPRK Aceh Tenggara, Sabtu (26/6/2021). 

Dengan demikian peringatan ini tepat di tanggal lahirnya Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu 26 Juni 1974. 

Uniknya dalam peringatan HUT Ke-47 Aceh Tenggara ini, para pejabat di daerah dijuluki Sepakat Segenap itu memakai pakaian adat daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. 

Pasalnya, selama ini banyak suku hidup di Aceh Tenggara, namun mereka semua tetap rukun, meski berbeda agama. 

Peringatan HUT Ke-47 Aceh Tenggara ini diawali Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRK Aceh Tenggara itu. 

Para Anggota DPRK yang hadir memakai pakaian mesikhat (pakaian adat Suku Alas), pakaian adat Gayo dan pakaian adat Batak Toba serta pakaian adat suku-suku lainnya yang telah berdomisili di Aceh Tenggara.

Sedangkan pejabat lainnya memakai pakaian adat Alas berupa baju mesikhat dan bulang bulu (kain penutup kepala).

Mereka adalah Bupati Raidin Pinim, Wabup Bukhari, Anggota DPR-RI, M Salim Fakhri, Ketua DPRK, Denny Febrian Roza SSTP, Dandim 0108/Agara Letkol Inf Robbi Firdaus, Kapolres AKBP Bramanti Agus Suyono.

Kemudian Kajari Agara, Syaifullah dan unsur Forkopimda lainnya.  

Bupati Aceh Tenggara Drs Raidin Pinim MAP, dalam sambutannya mengatakan momentum HUT Ke-47 Aceh Tenggara telah menjadi starting point bagi legislatif dalam membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan HUT ini.

Pasalnya sudah tercatat  dalam Banmus sebagai sebuah agenda DPRK Aceh Tenggara. 

Rentang waktu 47 tahun terhitung sejak 26 Juni 1974 lalu menjadi sebuah kabupaten defenitif, bukanlah waktu yang cukup untuk mewujudkan impian semua masyarakat menuju daerah yang makmur dan sejahtera.

"Ke depan, agar kondisi Aceh Tenggara lebih baik dan lebih maju lagi dari sebelumnya, kita harus mengedepankan kearifan lokal. 

Tujuannya agar mampu merespon secara baik kepekaan sosial serta tetap konsisten memberikan bobot sebagai out put tujuan diberikannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat," katanya.