Parlemen Uni Eropa Tuduh Iran Sebagai Negara Algojo Wanita Nomor Satu di Dunia

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Lusinan anggota Parlemen Uni Eropa (MEP) mengutuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Iran.

Uni Eropa menilai Iran dinilai sebagai algojo wanita nomor satu dunia dunia, dengan mengeksekusi lebih dari 100 wanita pada tahun ini.

Dilansir AFP, Senin (5/7/2021), mereka menyerukan sanksi lebih keras dan mendesak Uni Eropa untuk mengatasi kerinduan rakyat Iran akan kebebasan dan demokrasi.

Sebanyak 63 anggota parlemen mengatakan merasa sangat prihatin tentang pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Iran.

"Kegagalan PBB dan masyarakat internasional untuk mengatasi situasi hak asasi manusia mengkhawatirkan," kata mereka.

Ditambahkan, termasuk pembantaian 30.000 tahanan politik pada tahun 1988, telah memberanikan para mullah dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut.”

Baca juga: Penyelidik HAM PBB Serukan Penyelidikan Presiden Baru Iran, Terlibat Pembantaian 1988

Mereka memuji keputusan Pemerintah Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada anggota elit penguasa Iran.

Menyusul tindakan keras mematikan terhadap protes pada November 2019.

Mereka mengatakan itu harus diikuti langkah-langkah lain yang diperlukan.

Parlemen Eropa secara khusus menyoroti penderitaan perempuan di Iran.

“Di bawah masa jabatan Presiden Hassan) Rouhani, 118 wanita telah dieksekusi, menjadikan Iran sebagai algojo wanita nomor satu di dunia,” kata pernyataan itu.

“Perempuan Iran telah mempelopori semua protes dan dengan berani melawan semua tindakan penindasan terhadap mereka, dan kami mendukung mereka.”

Parlemen Eropa mengatakan UE harus fokus mendukung tuntutan rakyat Iran.

“Selama protes nasional selama beberapa tahun terakhir, rakyat Iran dengan jelas menolak kediktatoran saat ini," ujar mereka.

Padahal, ada keinginan rakyat Iran untuk perubahan sejati, hasil yang tetap berada di tangan rakyat Iran dari gerakan perlawanan mereka.

Parlemen Eropa mengatakan mereka mendukung Iran yang bebas nuklir dan demokrati.

Juga harus menahan diri dari mendukung dan merencanakan terorisme di luar negeri.

Sebuah cita-cita yang didukung oleh Dewan Nasional Perlawanan Iran, yang dipimpin oleh Presiden terpilih Maryam Rajavi.

“Rencana sepuluh poin yang digariskan oleh oposisi Iran Presiden Maryam Rajavi, pertama kali disampaikan olehnya di Dewan Eropa dan Parlemen Eropa," ungkap mereka.

“Kami menyerukan UE untuk mengadopsi kebijakan tegas terhadap Iran, untuk memprioritaskan hak asasi manusia," harap merkea.

Dikatakan, Iran harus diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme.

Mereka mendesak UE untuk menggunakan Undang-Undang Magnitsky Eropa yang baru.

Sehingga, memungkinkan blok itu untuk membekukan aset dan memberlakukan larangan perjalanan pada individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Baca juga: AS Kirim Pesan Jelas dan Tegas ke Iran, Serangan ke Milisi Syiah di Suriah Jadi Peringatan

Bahkan, memberi sanksi kepada kepemimpinan Iran.

Pernyataan itu tidak menyebutkan nama Presiden baru Iran Ebrahim Raisi.

Tetapi jika UE memilih untuk menggunakan Undang-Undang Magnitsky untuk menjatuhkan sanksi.

Maka perannya dalam pembantaian tahanan politik tahun 1988 bisa menjadi tembak ekonomi blok tersebut.(*)