Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim Bersatu Tuntut Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur

SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Mahathir Mohamad bergabung dengan Anwar Ibrahim untuk menuntut Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, lengser.

Kedua politisi kawakan Malaysia itu mengesampingkan permusuhan berat mereka untuk bergabung dengan protes oposisi pada Senin (2/8/2021).

Selain menuntut Muhyiddin mundur, Mahathir dan Anwar Ibrahim juga menentang penutupan parlemen.

Hari terakhir sidang parlemen yang dijadwalkan berlangsung Senin, dibatalkan setelah ditemukannya beberapa kasus virus corona di badan legislatif.

Akan tetapi, oposisi menuduh Muhyiddin Yassin sengaja menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk menghindari mosi tidak percaya, yang dapat menyebabkan kolapsnya pemerintahan dua.

Sidang parlemen yang dimulai pekan lalu adalah kali pertama tahun ini setelah kegiatan politik vakum akibat keadaan darurat nasional.

Pemerintahan Muhyiddin berdalih darurat nasional perlu diterapkan untuk melawan wabah Covid-19 di Malaysia yang memburuk.

Pada Senin Mahathir yang merupakan eks PM dan Anwar berdiri berdampingan di hadapan sekitar 100 anggota parlemen, sebelum mereka menuju ke gedung Mahathir dan Anwar Ibrahim jarang terlihat bersama sejak pecahnya pemerintahan koalisi mereka tahun lalu akibat pertikaian.

 "Bahkan ketika orang-orang sudah mengecamnya (Muhyiddin) dia tetap tidak tahu malu dan menolak mundur," kata Mahathir (96) kepada wartawan di Kuala Lumpur yang dikutip AFP.

Sementara itu Anwar berkata, pemerintahan Muhyiddin kehilangan legitimasi dan dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

"Kami memprotes hari ini karena kami ingin melindungi rakyat," tambahnya.

Para anggota parlemen yang meneriakkan "Lengserkan Muhyiddin", dihentikan aksinya oleh polisi ketika berusaha mendekati parlemen, lalu membubarkan diri secara damai.

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan tahun lalu sebagai kepala koalisi yang dilanda skandal, tetapi pemerintahannya berada dalam krisis setelah sekutu menarik dukungan.

Keadaan darurat nasional Malaysia resmi berakhir pada Minggu (1/8/2021), tetapi lockdown nasional tetap berlaku.

Baca juga: Raja Malaysia Kecewa dengan Kebijakaannya Covid-19, Muhyiddin Yassin Dibayang-bayang Seruan Mundur

Baca juga: Raja Malaysia Minta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Segera Mundur

Sesi Parlemen Malaysia Ditunda, Muhyiddin Masih Selamat dari Mosi Tidak Percaya

Hari terakhir sesi khusus parlemen Malaysia pada Senin (2/8/2021) ditunda, karena terdeteksi kasus Covid-19 di gedung tersebut.

Reuters melaporkan, ada 11 kasus Covid-19 ditemukan di parlemen pada 29 Juli.

Penundaan dilakukan atas perintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan diumumkan badan legislatif pada Sabtu (31/7/2021), sehingga jalannya sidang parlemen khusus Malaysia ini jadi dipersingkat.

Dengan begitu, mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin belum dibahas.

Muhyiddin mendapat mosi tidak percaya dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, menyusul komentar Raja Sultan Abdullah yang mendesak PM mengundurkan diri.

Raja Malaysia pekan lalu mengeluarkan teguran yang jarang terjadi, karena kondisi darurat nasional dicabut tanpa persetujuannya.

Sultan Abdullah sempat meminta pencabutan untuk menangani pandemi itu dibahas di parlemen, tetapi pemerintah mengatakan tidak perlu.

Parlemen yang sidangnya tertunda karena keadaan darurat, kembali bersidang untuk pertama kalinya tahun ini pada 26 Juli.

Penundaan ini mengikuti saran dari pejabat Kementerian Kesehatan, yang memperingatkan bahwa parlemen berisiko tertular Covid-19.

Tidak disebutkan kapan parlemen akan bersidang kembali.

 Teguran kerajaan adalah krisis terbaru yang menimpa Muhyiddin, yang memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.

Namun, beberapa analis mengatakan, raja memiliki kewenangan menentuka apakah keadaan darurat harus diumumkan.

Persetujuan dari raja, yang dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Darurat nasional Malaysia berakhir pada Minggu (1/8/2021), kecuali di negara bagian Sarawak yang memperpanjang untuk menghentikan pemilihan daerah di tengah pandemi.

Baca juga: Muskab PMI Bireuen Berlangsung Besok, Edi Obama Diperkirakan Menjabat Kembali

Baca juga: Orang Tua Siswa Protes Harga Atribut Sekolah Kemahalan, Humas SMA Negeri 7 Medan: Bisa Dicicil

Baca juga: Nadya Arina Diserbu Fans Ikatan Cinta, Bukan soal Peran Pelakor, Ada Apa?

Kompas.com dengan judul "Mahathir Gabung Anwar Ibrahim Tuntut Muhyiddin Lengser dari Kursi PM Malaysia",

BACA BERITA MALAYSIA LAINNYA