Kritik Pemerintah Aceh, Mahasiswa Datangi DPRA

* MTA: Ini Menjadi Stimulan

BANDA ACEH - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Rakyat Aceh (Amarah), Senin (2/8/2021), mendatangi DPRA untuk menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai bentuk kritikan terhadap kinerja Pemerintah Aceh. Kritikan itu disambut baik oleh Pemerintah Aceh dan mengganggapnya sebagai stimulan untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Kedatangan massa Amarah kemarin diterima langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua, Hendra Budian dan Safaruddin, serta beberapa anggota dewan lainnya di ruang rapat paripurna Gedung Utama DPRA.

Di hadapan Pimpinan Dewan, Koordinator Aksi, M Dzaky Naufal menyampaikan tentang sikap kekecewaan pihaknya terhadap kinerja Pemerintah Aceh selama ini, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai belum pro rakyat.

Di samping itu, ia juga mengkritik DPRA yang dinilai masih lemah dalam melakukan kontrol pengelolaan anggaran. Bahkan Naufal mempertanyakan sejauh mana sudah pengawasan yang telah dilakukan dewan atas kinerja pemerintah.

Karena itu, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan empat tuntutan kepada Pimpinan DPRA yang diterima oleh Dahlan Jamaluddin. Pertama mendesak DPRA menolak hasil pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 dan menutup segala ruang kompromi dan negosiasi.

Kedua, Amarah meminta DPRA segera menggunakan hak interpelasi dan hak angket guna melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Nova Iriansyah. Ketiga, meminta DPRA segera mengambil langkah hukum dan langkah politik guna memakzulkan Nova Iransyah sebagai Gubernur Aceh. Dan terakhir meminta Sekda Provinsi Aceh diganti karena gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam kesempatan itu, Fakhrurrazi yang juga Ketua Pospera Aceh, menyampaikan, kedatangan pihaknya ke DPRA juga untuk mendesak anggota dewan agar lebih tegas dan berani mengambil sikap politik terhadap Pemerintah Aceh.

"Hari ini, kalau kita berbicara kejanggalan, banyak. Hari ini kami melihat Pemerintah Aceh tidak ada, yang ada realisasi APBA kemana-mana, ada beli Hp dan macam-macam. Karena itulah kami jumpai DPRA. DPRA harus tegas," ujarnya.

Nada yang sama juga disampaikan Ketua Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) Rachmat Muchlis. Ia prihatin dengan prestasi Aceh sebagai daerah termiskin, tapi disisi lain realisasi anggaran yang besar juga sangat minim.

"Kami sangat butuh pengawasan dari DPRA terkait realisasi anggaran. Karena ini kegagalan yang besar. Dari beberapa penggunaan anggaran, banyak yang tidak tepat sasaran,"pungkasnya.

Menyikapi desakan Amarah, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup mata dengan kondisi Aceh selama ini. Dia melanjutkan, saat ini sedang berlangsung rapat pertanggungjawaban APBA 2020 antara Banggar dengan TAPA.

"Terkait pertanggungjawaban APBA 2020 ini sedang berproses. Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan rekomendasi dan pandangan fraksi-fraksi untuk kita bawa ke paripurna. Minggu depan mungkin kita sudah bisa paripurna itu," ucapnya.

Dalam pembahasan rapat pertanggungjawaban, Safaruddin mengakui banyak menemukan kelemahan dalam proses penganggaran. "Kami akan buka ke publik terutama kepada teman-teman yang mengawal proses ini sendiri," ujarnya lagi.

Sementara terkait desakan pemakzulan Gubernur, politikus Partai Gerindra ini mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. "Tapi prosesnya tidak bisa serta merta dilakukan. Prosesnya panjang," ungkap dia.