Pemkab Pidie Usul Anggaran Rp 1.8 T

* Tertuang dalam KUA-PPAS Tahun 2022

SIGLI - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pidie yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 senilai Rp 1.814.901.123.763. Jumlah itu berkurang Rp 284.692.330.790 dibanding KUA-PPAA tahun lalu yang besarnya mencapai Rp 2.099.593.454.553.

Bupati Pidie, Roni Ahmad SE MM (Abusyik), kepada Serambi, Minggu (8/8/2021), mengatakan, besaran usulan anggaran itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 253.386.948.775, transfer dari pusat Rp 1.511.674.607.411, dan pendapatan-pendapatan lain yang sah sebesar Rp 49.839.567.577.

Total pendapatan itu, menurut Bupati, digunakan untuk empat hal yaitu belanja operasi Rp 1.052.574.672.861, belanja modal Rp 136.670.271.817, belanja tak terduga (BTT) Rp 5.580.000.000 dan belanja transfer Rp 620.076.179.085.

Belanja operasi, sebut Abusyik, antara lain untuk membayar gaji hampir 10 ribu PNS, pengadaan barang dan jasa, serta bansos bersubsidi. "KUA tahun 2022 merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPK tahun depan. Target pencapaian kinerja dari program yang dilaksanakan Pemkab dengan asumsi yang mendasar," jelasnya.

Sekda Pidie, H Idhami SSos MSi, kepada Serambi, Minggu (8/8/2021) menyebutkan, KUA-PPAS tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun, itu belum termasuk dana alokasi khusus (DAK) karena belum dikirim oleh Pemerintah Pusat. " DAK biasanya ditransfer Pemerintah Pusat pada bulan September. Saat dana DAK ditransfer, tidak membahas lagi bersama legislatif, tapi akan kita laporkan saja ke DPRK Pidie," ungkap Sekda.

Karena itu, menurut Idhami, besaran KUA-PPAS 2022 akan berubah jumlahnya pada saat DAK ditransfer oleh Pemerintah Pusat. " Kami belum  tahu jumlah DAK tahun depan yang dijatah Pemerintah Pusat untuk Pemkab Pidie. Mudah-mudahan lebih besar dari tahun lalu, sehingga anggarannya akan lebih tinggi dibanding 2021," pungkasnya. 

Segera Tetapkan Jadwal Pembahasan

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, mengatakan, saat ini hubungan pihaknya dengan Pemkab Pidie di bawah pimpinan Bupati Roni Ahmad (Abusyik) sangat harmonis. Menurutnya, hubungan yang baik itu akan menjadi semangat dalam membangun Pidie.

Mahfuddin mengungkapkan, dokumen KUA-PPAS 2022 akan segera dibahas. Sebab, katanya Dokumen itu sudah diserahkan oleh Bupati di Gedung DPRK Pidie pada Jumat (6/8/2021). "Banggar (Badan Anggaran) DPRK Pidie akan menetapkan jadwal pembahasan KUA-PPAS 2022. Karena dokumen KUA-PPAS cepat diserahkan, makanya harus segera bahas supaya bisa lebih cepat direalisasikan," tutup Mahfuddin. (naz)